RIAU24.COM - Dalam langkah terobosan, Uni Eropa (UE) pada hari Jumat, 8 Desember, meraih kesepakatan penting tentang undang-undang yang akan mengatur penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan cara-cara untuk mengatur model AI seperti ChatGPT.

Dengan ini, Uni Eropa telah menjadi benua pertama di dunia yang menetapkan aturan yang jelas untuk penggunaan kecerdasan buatan.

Kesepakatan antara negara-negara anggota Uni Eropa terjadi hampir setelah 36 jam negosiasi. Mereka diatur untuk membuat daftar rincian dalam beberapa hari mendatang yang dapat membentuk undang-undang akhir.

"Bersejarah! Dengan kesepakatan politik tentang Undang-Undang AI yang disegel hari ini, UE menjadi benua pertama yang menetapkan aturan yang jelas untuk penggunaan AI, "kata komisaris pasar internal UE, Thierry Breton.

"Undang-Undang AI lebih dari sekadar buku aturan, ini adalah landasan peluncuran bagi startup dan peneliti UE untuk memimpin perlombaan global untuk AI yang dapat dipercaya," tambahnya.

Selama pertemuan mereka di Brussels, negosiator mencantumkan pembatasan tentang bagaimana AI dapat digunakan di Eropa, yang mereka nyatakan tidak akan menghambat inovasi dan juga tidak mempengaruhi peluang bagi juara AI Eropa di masa depan.

Ini akan memberi pengguna hak untuk meluncurkan keluhan dan juga menerima penjelasan, sedangkan denda untuk pelanggaran akan berkisar dari 7,5 juta euro atau 1,5% dari omset hingga 35 juta euro atau 7% dari omset global.

“Aturan AI akan membantu mengembangkan teknologi yang dapat dipercaya,” kata Ursula.

Menggambarkan pentingnya kesepakatan inovatif, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa aturan kecerdasan buatan akan memberikan kerangka hukum untuk merancang teknologi yang dapat dipercaya dan tidak membahayakan keselamatan atau mempengaruhi hak-hak dasar warga negara serta bisnis.

Salah satu negosiator utama Parlemen Eropa, Dragos Tudorache mengatakan aturan tersebut menargetkan model AI besar yang kuat, memastikan mereka tidak menghadirkan risiko sistemik ke UE.

Penggunaan AI dalam pengawasan biometrik telah mengadu pembuat kebijakan yang ingin menggunakannya untuk tujuan keamanan nasional, pertahanan dan militer terhadap anggota parlemen Uni Eropa yang ingin melarang penggunaan tersebut karena kekhawatiran terkait privasi.

(***)