RUU itu juga rencananya akan menetapkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional, Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi. 

Oleh sebab itu, Jakarta didesain fungsinya sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga telah didesain memiliki batas-batas, yakni sebelah utara dengan Laut Jawa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Untuk sebelah selatan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas dan peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Menteri.

Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga dibagi dalam Kota Administrasi.