RIAU24.COM -Puan Maharani merespons ramai pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut pernah diminta Jokowi menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. 

Apakah DPR akan menggunakan hak interpelasinya terhadap pemerintah menindaklanjuti dugaan intervensi hukum tersebut?

"Kami menjunjung supremasi hukum yang ada," kata Puan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Puan menegaskan pihaknya mengutamakan proses hukum atas kasus e-KTP tersebut. 

Namun Puan mengaku menyerahkannya kepada para anggota DPR soal perlu-tidaknya hak interpelasi itu digunakan.

"Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar. Bahwa kemudian ada kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota," ujar Puan.