RIAU24.COM - Korea Utara mengeluarkan peringatan keras pada hari Sabtu (2 Desember) yang menyatakan bahwa setiap campur tangan AS dalam operasi satelitnya sama saja dengan deklarasi perang.

Peringatan oleh Korea Utara datang setelah negara itu berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer perdananya pada 21 November, berbagi gambar instalasi militer di daratan AS, Jepang, dan Guam, yang ditanggapi Washington dengan sanksi.

Rezim di Pyongyang menegaskan bahwa mereka akan mengaktifkan langkah-langkah pencegahan perangnya sebagai tanggapan atas setiap ancaman yang dirasakan terhadap aset strategisnya, lapor Reuters.

Menurut media pemerintah KCNA, juru bicara kementerian pertahanan Korea Utara dalam sebuah pernyataan mengatakan, "Jika AS mencoba melanggar wilayah sah negara berdaulat dengan mempersenjatai teknologi terbaru secara ilegal dan tidak adil, DPRK akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah tindakan responsif untuk membela diri untuk merusak atau menghancurkan kelangsungan hidup satelit mata-mata AS.”

Seorang juru bicara dari Komando Luar Angkasa AS dilaporkan berbicara tentang kemampuan Washington untuk menolak kekuatan ruang angkasa musuh menggunakan berbagai cara.

Dalam pernyataan berikutnya tentang masalah ini, kementerian luar negeri Korea Utara mengumumkan niatnya untuk mengambil tindakan balasan terhadap individu dan organisasi dari AS dan pasukan bawahannya yang terlibat dalam menjatuhkan dan menegakkan sanksi terhadap Korea Utara.

Rezim juga berpendapat bahwa sanksi semacam itu melanggar hukum internasional.

Pengejaran senjata nuklir Korea Utara telah menjadi sumber utama kekhawatiran bagi Amerika Serikat.

Meskipun banyak sanksi, Korea Utara terus mengembangkan kemampuan nuklirnya. AS secara konsisten menentang program nuklir Korea Utara, melihatnya sebagai ancaman terhadap keamanan regional dan global.

"DPRK tanpa malu-malu berusaha memajukan sistem pengiriman senjata nuklirnya dengan menguji teknologi rudal balistik yang jelas melanggar resolusi dewan ini," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield kepada anggota DK PBB sebelumnya.

Sementara itu, Kim Yo Jong, saudara perempuan berpengaruh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menolak permohonan AS untuk dimulainya kembali upaya diplomatik.

Dia mengkritik AS atas kecamannya terhadap peluncuran satelit mata-mata Korea Utara baru-baru ini dan berjanji untuk melakukan peluncuran tambahan yang bertentangan dengan larangan PBB.

(***)