RIAU24.COM - Pemerintah Sierra Leone memberlakukan jam malam nasional pada hari Minggu setelah melaporkan pelanggaran keamanan oleh penyerang tak dikenal di gudang senjata militer di ibukota Freetown yang memicu bentrokan bersenjata.

Sierra Leone, sebuah negara berbahasa Inggris di Afrika Barat, telah mengalami krisis politik setelah pemilihan presiden dan umum pada bulan Juni tahun ini.

Saksi mata mengatakan kepada AFP bahwa mereka mendengar suara tembakan dan ledakan di distrik Wilberforce kota, tempat gudang senjata dan beberapa kedutaan berada.

Saksi lain melaporkan baku tembak di dekat barak di distrik Murray Town, rumah bagi angkatan laut, dan di luar situs militer lain di Freetown.

Kementerian informasi mengatakan pemerintah tetap memegang kendali dan di atas situasi setelah melaporkan serangan terhadap penjara pada hari sebelumnya yang mengharuskan pasukan keamanan untuk mundur.

"Penjara-penjara itu dibanjiri dengan beberapa tahanan dibebaskan dan yang lainnya diculik", katanya.

Video yang diposting di jejaring sosial menunjukkan banyak tahanan telah melarikan diri dari penjara pusat.

Seorang pria yang berada dalam kelompok yang difilmkan di jalan oleh seorang koresponden AFP mengatakan mereka telah melarikan diri dari penjara.

Kementerian informasi mengatakan pasukan keamanan telah mendorong para penyerang ke pinggiran ibukota, dengan bentrokan yang sedang berlangsung di daerah Jui.

Video drone yang diambil oleh AFP menunjukkan jalan-jalan kosong di ibukota.

Pasukan keamanan dikerahkan dalam jumlah besar untuk memblokir akses ke pusat kota dan tembakan telah berhenti di beberapa lingkungan, seorang wartawan AFP melaporkan.

Situasi masih belum jelas dengan pihak berwenang tidak berkomentar tentang motif atau identitas para penyerang.

“Pemerintah akan terus melindungi perdamaian dan keamanan Sierra Leone terhadap kekuatan yang ingin memotong stabilitas kita yang sangat dihargai,” tulis Presiden Julius Maada Bio di X, sebelumnya Twitter

"Kami tetap teguh dalam tekad kami untuk melindungi demokrasi di Sierra Leone," tambahnya.

Blok regional Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), yang telah menghadapi serangkaian kudeta di antara anggotanya sejak 2020, mengeluarkan pernyataan yang menggarisbawahi toleransi nol untuk perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional.

Menggemakan bahasa yang digunakan untuk mengutuk upaya kudeta di masa lalu, ECOWAS berbicara tentang rasa ‘jijiknya’ atas plot oleh individu-individu tertentu untuk mendapatkan senjata dan mengganggu perdamaian dan ketertiban konstitusional.

Kedutaan AS mengutuk di media sosial upaya untuk masuk ke gudang senjata dan menawarkan dukungan berkelanjutan bagi mereka yang bekerja untuk Sierra Leone yang damai, demokratis, sehat dan sejahtera.

Perwakilan lokal Uni Eropa menyatakan keprihatinan dan menyerukan penghormatan terhadap tatanan konstitusional.

Saksi Susan Kargbo mengatakan dikutip AFP, melalui telepon bahwa dia dibangunkan oleh suara keras senapan mesin berat (api) dan bom yang datang dari barak Wilberforce sekitar pukul 4:30 pagi waktu setempat,

"Saya terkejut dan tembakan berlanjut sampai pagi ini, itu seperti perang," katanya.

Penyerang 'ditolak'

Pemerintah mengatakan mereka yang mencoba masuk ke gudang senjata telah ditolak tetapi meminta masyarakat untuk tinggal di rumah sementara operasi keamanan berlanjut.

"Pemerintah dan pasukan keamanan negara kami memegang kendali," kata Menteri Informasi Chernor Bah, yang mengumumkan jam malam nasional segera untuk memungkinkan pasukan keamanan melanjutkan proses penangkapan para tersangka.

Perwakilan lokal Inggris dan Uni Eropa menggemakan saran pihak berwenang untuk tinggal di rumah.

Otoritas penerbangan sipil mengatakan wilayah udara Sierra Leone tetap terbuka tetapi meminta maskapai penerbangan untuk menjadwal ulang penerbangan mereka setelah pencabutan jam malam.

Presiden Bio, yang pertama kali terpilih pada 2018, terpilih kembali pada Juni dengan 56,17 persen suara – lebih dari 55 persen yang dibutuhkan untuk menghindari putaran kedua.

Pengamat internasional mengutuk inkonsistensi dan kurangnya transparansi dalam penghitungan, serta tindakan kekerasan dan intimidasi.

Partai oposisi utama All People's Congress (APC) membantah hasil pemilihan presiden, legislatif dan lokal pada 24 Juni dan memboikot semua tingkat pemerintahan.

APC dan pemerintah menandatangani perjanjian pada bulan Oktober setelah pembicaraan yang dimediasi oleh Persemakmuran, Uni Afrika dan ECOWAS.

APC setuju untuk mengakhiri boikotnya dan mulai berpartisipasi dalam pemerintahan dengan imbalan diakhirinya penahanan dan kasus-kasus pengadilan yang dikatakannya bermotif politik.

(***)