RIAU24.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya tak gentar soal gugatan praperadilan yang dilayangkan Firli.

"Penyidik bersama Bidkum Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra peradilan tersebut," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dilansir dari tribunnews.com, Sabtu (25/11).

Ade sendiri tak mempersoalkan jika Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan status tersangka tersebut. Menurut dia, itu bagian dari haknya sebagai warga negara.

"Itu hak tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya. Penyidik pada prinsipnya menghormati itu dan untuk itu," jelasnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri tidak tinggal diam usai Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan atau gratifikasi atau suap dari Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian.

Dia lantas mengajukan praperadilan status tersangka dirinya itu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023, sebagaimana teregister dengan nomor 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 kepaniteraan pidana PN Jaksel telah menerima permohonan praperadilan yang atas nama pemohon Firli Bahuri,” kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto.

Djuyamto mengatakan, pihaknya sudah menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan pengadili permohonan praperadilan tersebut.

"Ketua PN Jaksel telah menunjuk hakim tunggal Imelda Herawati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan peradilan tersebut," ucapnya.