RIAU24.COM - Dalam sebuah langkah bersejarah, Prancis telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad, menuduhnya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang atas serangan kimia pada tahun 2013, kantor berita melaporkan pada hari Rabu (16 November) mengutip sumber peradilan.

Penggugat dalam kasus ini juga mengatakan bahwa selain al-Assad, saudaranya Maher al-Assad dan dua pejabat senior lainnya juga telah dimasukkan dalam surat perintah tersebut.

Surat perintah penangkapan datang setelah penyelidikan kriminal terhadap serangan kimia di kota Douma dan distrik Ghouta Timur pada Agustus 2013.

Sesuai perkiraan resmi, serangan gas sarin menyebabkan lebih dari 1.400 orang mati lemas. Insiden selama konflik yang berkecamuk selama lebih dari satu dekade menyebabkan kecaman global.

Organisasi yang mengajukan keluhan hukum memuji langkah tersebut.

Dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang kepala negara yang duduk telah disebutkan dalam surat perintah penangkapan di negara lain untuk tuduhan terkait dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Seperti dikutip Reuters, Mazen Darwish, yang merupakan pengacara dan pendiri Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi Suriah (SCM), mengatakan bahwa ini juga merupakan surat perintah penangkapan internasional pertama yang telah dikeluarkan atas serangan senjata kimia di Ghouta.

Kelompok hak asasi SCM mengajukan kasus ini di Prancis. Secara total, tiga surat perintah internasional juga dikeluarkan untuk penangkapan saudara laki-laki Assad, Maher, kepala Divisi Keempat, unit militer elit tentara Suriah, dan dua jenderal.

Sebuah keluhan diajukan oleh SCM, Open Society Justice Initiative (OSJI) dan Arsip Suriah, yang merupakan organisasi yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Suriah.

Dalam sebuah pernyataan kepada AFP, Darwish mengatakan bahwa Ini adalah perkembangan besar dan yurisdiksi independen mengakui bahwa serangan kimia tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan presiden Suriah, bahwa ia memiliki tanggung jawab dan harus bertanggung jawab.

Khususnya, Prancis dapat mengadili dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di mana saja di dunia di bawah prinsip yurisdiksi universal.

(***)