RIAU24.COM - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan pesan ke Wali Kota Medan Bobby Nasution agar tidak terlibat korupsi.

Mulanya, Kaesang menyoroti rekam jejak operasi tangkap tangan (OTT) di Pemkot Medan sebelumnya. Ia berharap kakak iparnya tak terjerat OTT.

Hal itu disampaikan Kaesang saat bersilaturahmi dengan Komunitas Tionghoa Indonesia (KITA) di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Awalnya, Kaesang mengucapkan terima kasih kepada Komunitas Tionghoa Indonesia (KITA) karena membantu Bobby Nasution menjadi Walkot Medan.

"Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih, sangat besar bapak ibu di sini yang dulu di pilkada periode sebelumnya sudah membantu support kakak ipar saya dan alhamdulillah sekarang sudah jadi Wali Kota Medan sekali lagi terima kasih," kata Kaesang dilansir dari detik.com, Minggu (12/11).

Kaesang menyebut, Bobby membuat banyak perubahan baik di Kota Medan. Dia berharap Bobby bisa memecahkan rekor sebagai Wali Kota Medan yang tidak terjerat OTT.

"Mungkin dilihat pembangunan di Medan berkembang, mungkin bisa dibilang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya kalau menurut saya, rekor nanti adalah Walkot yang tidak pernah (kena) OTT," tuturnya.

"Kan selama ini Medan terkenal dengan OTT, mau itu Walkot atau siapapun itu terkenal dengan itu," tambahnya.

Kaesang berpesan ke Bobby agar tidak melakukan hal yang kurang baik tersebut.

"Saya berharap saya menyampaikan pesan kepada kakak ipar saya jangan sampai melakukan hal yang kurang baik tersebut," katanya.

Seperti diketahui, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005, sudah tiga Wali Kota Medan tersandung korupsi.

Kasus pertama menjerat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2005, Abdilah dan Ramli.

Mereka ditangkap KPK pada tahun 2008 atas korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan APBD dengan total kerugian negara Rp 29,69 miliar.

Wali Kota Medan selanjutnya Rahudman Harahap terpilih tahun 2010 dan ditangkap KPK pada 2013 atas kasus korupsi tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa dan saat menjabat Sekertaris Daerah Tapanuli Selatan dengan kerugian negara Rp 1,5 ,iliar.

Terakhir, Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan yang terpilih pada tahun 2015 ini ditangkap KPK pada Oktober 2019.

Dia terjerat kasus korupsi menerima suap dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Medan dengan total Rp 2,15 miliar.