Menteri Israel Ancam Nuklir Tanah Gaza, Arab Saudi Beri Respon Tak Terduga...
RIAU24.COM -Dinamika baru terus terjadi dalam konflik antara Israel dengan kelompok pembela Gaza Palestina, Hamas.
Terbaru, Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu menyatakan bahwa senjata nuklir bisa menjadi pilihan dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Hamas.
Pada 7 Oktober, Hamas memimpin serangan militan Palestina yang paling mematikan terhadap Israel dalam sejarah.
Israel kemudian membalas dengan melancarkan serangan udara terberatnya ke Gaza secara babi buta.
Hingga Minggu, 5 November 2023, lebih dari 1.400 orang di Israel tewas dan lebih dari 9.500 warga Palestina di Gaza telah terbunuh dalam serangan balasan Israel ke wilayah kantong itu.
Sekitar 1.200 anak-anak belum ditemukan direruntuhan gedung yang dihancurkan Israel.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan stasiun radio Israel Kol Barama, Eliyahu mengatakan ia tidak puas dengan respons militer Israel di Gaza sebagai.
Menanggapi hal ini, radio itu bertanya apakah menteri tersebut mungkin mendukung penggunaan 'sejenis bom atom' di wilayah Gaza 'untuk membunuh semua orang'.
"Itu salah satu pilihan," kata Eliyahu kepada radio itu dikutip Newsweek, Senin (6/11/2023).
Menanggapi pernyataan Eliyahu, Kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut komentar tersebut tidak sesuai realita.
Menurutnya, Israel tidak akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
"Pernyataan Eliyahu tidak didasarkan pada kenyataan. Israel dan IDF (militer) beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah," bunyi pernyataan dari kantor Netanyahu.
"Eliyahu akan diskors dari semua pertemuan pemerintah sampai pemberitahuan lebih lanjut," tulis The Jerusalem Post.
Tak hanya dari Netanyahu, pernyataan Eliyahu juga mendapatkan respon dari salah satu patron Timur Tengah, Arab Saudi.
Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut adanya penyebaran ekstremisme dan kebrutalan di antara anggota pemerintah Israel atas pernyataan ini.
"Lagi pula, tidak memecat menteri dan hanya membekukan keanggotaannya merupakan tindakan yang sangat mengabaikan semua standar dan nilai-nilai kemanusiaan," bunyi pernyataan tersebut.
(***)