RIAU24.COM - Media sosial kini tengah diramaikan oleh ajakan boikot produk yang berkaitan dengan Israel. Pemboikotan itu merupakan efek dari genosida atau pembantaian yang dilakukan Israel terhadap Palestina. 

Menanggapi hal itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami munculnya seruan boikot produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya ingin memposisikan diri sebagai pelaku pembina industri nasional. 

Meski begitu, ia menegaskan Kemenperin tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot produk Israel dan sekutu tersebut.

"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," katanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kamis (2/11).

Putu menilai fokus Kemenperin dalam melindungi industri dalam negeri akan terus digencarkan. Upaya yang dilakukan utamanya mencakup pengetatan arus masuk barang impor hingga merombak sejumlah aturan terkait tata niaga impor di dalam negeri.

Harapannya, pengetatan produk impor dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tak kalah ciamik.

"Hal ini agar industri kita semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, muncul di media sosial tagar #BDSMovement yang merupakan gerakan untuk memboikot, melakukan divestasi, dan memberikan sanksi kepada Israel.

Upaya ini membuat para pengguna akun menyebut merek-merek yang memiliki hubungan dengan Israel dan menyerukan boikot.

Salah satu yang ramai menjadi sasaran adalah McDonald's setelah sebuah lokasi di Israel menawarkan makanan gratis untuk militer.

Beberapa di antaranya memboikot Starbucks setelah perusahaan tersebut menggugat serikat pekerjanya pada bulan ini atas akun media sosial serikat pekerja, yang mengunggah dukungan untuk warga Palestina.

Dikutip dari VOX, BDS merupakan gerakan protes non-kekerasan global. Mereka berupaya menggunakan boikot ekonomi dan budaya terhadap Israel, divestasi keuangan dari negara, dan sanksi pemerintah untuk menekan pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap Palestina.