RIAU24.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan alasan ajang balap motor World Superbike (WSBK) 2024 tidak digelar di Sirkuit Mandalika. 

Rupanya, tidak banyak keuntungan yang bisa diraup. Padahal, kompetisi tersebut mengundang banyak penonton.

Sandiaga Uno menyebut, sirkuit Mandalika hanya difokuskan untuk ajang MotoGP dan wisata olahraga. Ini juga menjadi kali pertama Sirkuit Mandalika tak masuk daftar seri WSBK setelah tiga musim berturut-turut menggelar balapan.

WSBK merupakan seri balapan internasional pertama yang digelar di Sirkuit Mandalika pada November 2021. Terakhir WSBK Mandalika digelar pada 4-5 Maret lalu.

Alasannya, menurut Sandi, karena dari sisi ekonomi ajang tersebut juga tidak banyak meraup cuan atau keuntungan.

"World Super Bike memang baik dari segi jumlah penonton, tapi dari segi perhitungan yang memberikan dampak terhadap ekonomi lokal dan keberlanjutan dari segi penyelenggaraan, ini mendapatkan sebuah catatan," kata Sandiaga dilansir dari cnbcindonesia.com, Senin (30/10).

"Akhirnya diputuskan bahwa WSBK tidak dilanjutkan, tapi diganti dengan event-event yang lebih berdampak" dia menambahkan.

Sementara, Komandan Lapangan MotoGP 2023 sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (Dispar NTB) Jamaluddin Malady membeberkan penyebab Sirkuit Mandalika tidak masuk ke dalam kalender event World Superbike (WSBK) 2024. Penyebabnya, berkaitan dengan besarnya hosting fee pemerintah yang dibayarkan ke Dorna Sports.

Besaran hosting fee itulah yang disebut-sebut sebagai alasan utama penyebab kemungkinan WSBK tidak digelar di Sirkuit Mandalika. Untuk hosting fee MotoGP saja berkisar antara Rp 180 miliar yang harus dibayar ke Dorna.

"Untuk WSBK mungkin berada di angka Rp 100 miliar. Ya sekitar segitu ya. Sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan, mungkin ya," kata Jamal, Jumat (27/10).

Besaran nilai hosting fee itu masih menjadi kebijakan pemerintah pusat dengan Dorna Sport. Terlebih lagi, kata Jamal, pada 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi.