Sementara untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Mahfud, pemerintah tak bisa campur tangan untuk lembaga antirasuah itu tetap menjalankan tugasnya.

Mahfud mengatakan pemerintah justru menyalahi aturan apabila mengintervensi upaya pemberantasan korupsi mereka lantaran KPK merupakan lembaga di luar kabinet.

"Salah secara hukum acara kalau kita masuk ke dalam. Kita mengimbau juga nanti nilainya imbauan saja tidak punya ikatan. Tapi kita berkoordinasi untuk saling mengerti, saling memberi input," pungkasnya.

(***)