RIAU24.COM - Sekelompok 67 wanita dari Greenland mencari kompensasi dari pemerintah Denmark untuk kampanye pengendalian kelahiran paksa yang terjadi pada 1960-an.

Kampanye ini menargetkan setidaknya 4.500 wanita, termasuk remaja, dengan tujuan membatasi tingkat kelahiran di antara penduduk asli Greenland, yang merupakan koloni Denmark hingga 1953.

Sifat luas dari kampanye ini terungkap tahun lalu dalam podcast yang diterbitkan oleh penyiar Denmark DR.

Catatan arsip nasional mengungkapkan bahwa antara tahun 1966 dan 1970, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) ditanamkan pada wanita, beberapa berusia 13 tahun, tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

Sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintah Denmark dan Greenland untuk menyelidiki program ini tidak akan menyampaikan temuannya hingga Mei 2025.

Namun, wanita yang terkena dampak, beberapa sekarang berusia 70-an, tidak mau menunggu hasil penyelidikan. Mereka menuntut kompensasi masing-masing 300.000 kroner ($ 42.150).

Komplikasi Kesehatan dan Kurangnya Kesadaran

Beberapa wanita mengalami komplikasi kesehatan yang serius, termasuk infertilitas, karena perangkat yang dimasukkan seringkali terlalu besar untuk tubuh mereka.

Dalam kasus lain, wanita sama sekali tidak menyadari keberadaan perangkat ini sampai mereka ditemukan baru-baru ini selama pemeriksaan ginekologi.

Psikolog Naja Lyberth, yang memprakarsai klaim kompensasi, menuduh pemerintah Denmark ingin mengendalikan ukuran populasi Greenland untuk mengurangi biaya kesejahteraan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian serius bagi perempuan yang terkena dampak.

Tindakan hukum

Mads Pramming, pengacara yang mewakili para wanita, mengajukan klaim kompensasi ke kantor Perdana Menteri Mette Frederiksen.

Meskipun diharapkan bahwa pemerintah dapat menunda permintaan sampai komisi menyimpulkan penyelidikannya, kelompok tersebut siap untuk mengambil tindakan hukum jika perlu.

Pada tahun lalu, Denmark mengeluarkan permintaan maaf dan memberikan kompensasi kepada enam orang Inuit yang terpisah dari keluarga mereka pada 1950-an sebagai bagian dari upaya untuk membangun elit berbahasa Denmark di Greenland.

Greenland, dengan populasi sekitar 57.000, adalah pulau terbesar dan wilayah daratan paling utara secara global.

Meskipun memiliki bendera, bahasa, dan perdana menteri sendiri, aspek-aspek seperti mata uang, sistem peradilan, dan urusan luar negeri dan keamanan masih di bawah kendali Denmark.

Para wanita yang terkena dampak kampanye pengendalian kelahiran paksa bertekad untuk mencari keadilan dan pengakuan atas kerugian yang mereka alami, terlepas dari temuan komisi yang sedang berlangsung.

(***)