RIAU24.COM - Kecurigaan bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian memuat unsur politik mulai merebak.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun turut berbicara terkait kabar Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus politikus NasDem, Syahrul Yasin Limpo (SYL), menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian hingga dikaitkan dengan unsur politisasi. Hasto mengatakan jika PDIP pernah mengalami hal serupa, tetapi selalu melakukan perbaikan diri.

"Ya PDIP kan juga belajar dari persoalan yang terjadi di PDI. Kami pernah mengalami itu tetapi yang kami lakukan adalah mawas diri melakukan perbaikan-perbaikan internal," ujar Hasto usai menghadiri Rakernas ke-IV PDIP, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Hasto pun meyakini jika KPK tidak akan mengambil tindakan tanpa bukti. Hasto mengaku percaya dengan langkah-langkah yang diambil KPK.

"Karena dengan integritas dari KPK, apapun mau dikatakan ya selama fakta-fakta hukumnya ada, KPK tidak akan mungkin mengambil suatu tindakan tanpa suatu bukti-bukti materil yang kuat terkait kasus korupsi, kami percaya pada KPK," jelas dia.

Hasto menuturkan jika partainya selalu mengevaluasi diri. Dia juga mewanti-wanti kepada tiga pilar partai agar tak melakukan korupsi.

"Meskipun ini terjadi pada menteri partai lain, tapi PDIP tetap melakukan evaluasi ke dalam, belajar, hari ini kami mengingatkan pada tiga pilar partai untuk tidak melakukan korupsi dengan menghadirkan KPK dalam forum rakernas yang sangat penting dan strategis ini," paparnya.

Lebih lanjut, Hasto kemudian menjawab pertanyaan terkait banyaknya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Hasto mengapresiasi kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum.

"Ya acara pagi ini ketika kami mengundang KPK, itu kan dengan kesadaran bahwa persoalan korupsi di tengah-tengah liberalisasi politik, ekonomi, budaya, itu kan nyata," jelasnya.

"Maka kami melakukan langkah-langkah preventif, PDIP mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan bahwa upaya untuk memerangi korupsi itu terus menerus dilakukan dan ini juga didukung sepenuhnya oleh partai," tambah dia.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian kini sudah masuk tahap penyidikan. KPK menegaskan tidak ada unsur politis dalam pengusutan kasus di Kementan.

"Kami juga berulang kali sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semua bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya apa yang menjadi alat buktinya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Jumat (29/9).

Ali mengungkap penyelidikan dugaan korupsi di Kementan ini sudah dimulai sejak lama. Kasus ini dilaporkan masyarakat pada 2022.

"Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu," kata Ali.