RIAU24.COM -Bakal Calon Presiden yang dideklarasikan oleh NasDem, Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Jokowi terkait dengan persoalan hukum di Indonesia.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah harus mengedepankan good governance, melihat maraknya kasus korupsi saat ini.

"Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law. Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi," ungkap Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Minggu (24/9/2023).

Soal kepastian hukum, dia melihat kalangan dunia usaha lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal mereka berinvestasi di Indonesia.

Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. 

Alih-alih memilih Jakarta, investor malah melirik negeri Jiran, Singapura.

"Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura," ucap Anies.

Alhasil, ketika bisnis bermasalah, Anies bilang ketika perjanjian tersebut bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. 

Menurutnya, investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.

"Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya," tutur Anies.

Maka Anies menegaskan permasalahan hukum ini harus diperbaiki. 

Ini yang akan dia lakukan nantinya kalau terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.

(***)