RIAU24.COM -Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin bakal menjamin untuk meralisasikan pembangunan rumah untuk warga Pulau Rempang ke Tanjung Banun. 

Hal itu dikatakan Airlangga pada saat melakukan kunjungan ke Desa Tanjung Banon di bagian selatan Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau.

Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar pembangunan perumahan serta infrastruktur termasuk air dan listrik dapat segera dilakukan. 

Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang terutama menjadi nelayan dan petani ladang.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan jaminan, bahwa Pemerintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan, akan direalisasikan," tegas Menko Airlangga melalui siara pers yang diterima, Jumat (29/8/2023).

"Saya mendengar bahwa seluruh masyarakat bertanya kepastian. Dan saya jamin, kami sudah rapat dan sudah melapor kepada Bapak Presiden. Kami akan siapkan Perpres, disiapkan Peraturan Presiden, sehingga ini akan aman dan berkelanjutan," pungkas Menko Airlangga.

Menko Airlangga dalam dialog tersebut dengan terbuka menerima aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat serta menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan tersebut. 

"Pertama terima kasih, karena kami alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada siang hari ini bersama-sama. Tentunya silaturahmi ini adalah menindaklanjut dari silaturahmi- silaturahmi yang sebelumnya," ujar Menko Airlangga saat memulai dialog langsung tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi kesepakatan-kesepakatan yang telah didapatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilakukan antara masyarakat Pulau Rempang dengan Pemerintah.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengutarakan bahwa kunjungan tersebut juga untuk melihat secara langsung terkait dengan kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat yang terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang Ecocity untuk dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik.

"Arahan Bapak Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya," ungkap menko Airlangga.

(***)