RIAU24.COM - Dalam pukulan terhadap aplikasi video pendek China TikTok, pemerintah Indonesia pada hari Rabu melarang transaksi e-commerce di platform media sosial.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membuat pengumuman yang mengatakan pemerintah berusaha melindungi pedagang offline, pasar dan usaha kecil.

Lelaki yang akrab dipanggil Zulhas tersebut mengatakan harga predator di platform media sosial telah mengancam mata pencaharian usaha kecil dan menengah yang tidak dapat bersaing dengan kebijakan monopoli.

"Peraturan perdagangan ini telah berlaku (sejak kemarin)," kata Zulhas, menambahkan bahwa, “koneksi antara media sosial dan e-commerce harus dipisahkan sehingga algoritma tidak semua dikendalikan dan mencegah penggunaan data pribadi untuk tujuan bisnis.”

Peraturan tersebut secara efektif berarti bahwa perusahaan media sosial tidak akan dapat melakukan transaksi langsung di platform meskipun hanya mempromosikan produk di platform.

“Platform perdagangan sosial memiliki waktu seminggu untuk mematuhi aturan baru,” kata Zulhas.

Selain itu, peraturan baru mengamanatkan bahwa platform e-commerce di negara tersebut menetapkan harga minimum $ 100 untuk barang-barang tertentu yang dibeli langsung dari luar negeri.

Pukulan untuk TikTok?

Diktat yang ditetapkan oleh Jakarta akan memberikan pukulan telak bagi ambisi e-commerce TikTok milik ByteDance di negara ini.

Negara Asia Tenggara adalah pasar terbesar kedua TikTok dengan 113 juta pengguna, tepat di belakang AS yang memiliki 116,5 juta pengguna TikTok, menurut DataReportal.

Transaksi e-commerce di Indonesia menyumbang hampir $ 52 miliar tahun lalu dan 5 persen di antaranya terjadi di TikTok, menjadikannya peluang keuangan yang menguntungkan bagi raksasa media sosial tersebut.

Dengan hampir 125 juta pengguna aktif di platform, TikTok telah menggandakan rencana ekspansinya. Menurut laporan CNBC, CEO TikTok Shou Zi Chew dalam sebuah wawancara mengatakan perusahaan itu akan menginvestasikan miliaran dolar di Indonesia dan Asia Tenggara selama beberapa tahun ke depan.

Setelah pengumuman oleh pemerintah, TikTok merilis pernyataan yang mengatakan perusahaan berharap bahwa peraturan baru akan mengingat pembuat afiliasi, yang terhubung dengan aplikasi.

"Perdagangan sosial lahir untuk memecahkan masalah dunia nyata bagi penjual kecil tradisional lokal, dengan mencocokkan mereka dengan pembuat konten lokal yang dapat membantu mengarahkan lalu lintas ke toko online mereka," kata juru bicara TikTok.

"Meskipun kami menghormati hukum dan peraturan setempat, kami berharap peraturan tersebut memperhitungkan dampaknya terhadap mata pencaharian lebih dari 6 juta penjual dan hampir 7 juta pembuat afiliasi yang menggunakan TikTok Shop," tambah mereka.

Khususnya, Indonesia adalah salah satu dari sedikit penanda pertama di mana TikTok meluncurkan TikTok shop untuk memanfaatkan basis penggunanya yang besar.

(***)