RIAU24.COM -Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kali ini, Anies mengkritik soal persoalan hukum yang berjalan di Indonesia.

Ada bebrapa persoalan hukum di Indonesia yang menurut Anies harus diperbaiki. 

"Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law," ungkap Anies mengutip dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Ahad 24 September 2023. 

"Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi," lanjut Anies. 

Ngomong-ngomong soal kepastian hukum, ada yang hal yang Anies ungkap. 

Kata Anies, kalangan dunia usaha lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal mereka berinvestasi di Indonesia.

"Kedua dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura," ucap Anies.

Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? 

Anies bilang ketika perjanjian tersebut bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. 

Anies mengatakan investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.

"Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya," tutur Anies.

Maka Anies menegaskan permasalahan hukum ini harus diperbaiki. 

Ini yang akan dia lakukan nantinya kalau terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.

"Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tandatangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tandatangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang," tegas Anies.

(***)