RIAU24.COM -Sekretaris DPD Golkar Provinsi Riau H Indra Gunawan atau sering disapa Engah Eet mendorong agar Sekretariat DPRD Bengkalis secepatnya mempersiapkan langkah PAW anggota dewan yang akan menggantikan Septian Nugraha, Al Azmi, Syafroni Untung, dan Ruby Handoko alias Akok. 

"Karena SK itu sudah sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada 18 September 2023 kemarin,"ungkap Indra Gunawan, Jumat 22 September 2023.

Diutarakannya, mewakili keluarga besar Partai Golkar, Engah Eet memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam, dan juga PKS secara kelembagaan, karena turut terkena imbas dalam melaksanakan proses PAW terhadap anggota fraksi Golkar tersebut.

"Tapi yakinlah, apa yang kita perjuangkan ini sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, insya Allah langkah kita dalam menegakkan kebenaran akan diberi kemudahan oleh Allah SWT,"ujar Eet lagi.

Sebelumnya, disinggung mengenai rapat paripurna didalamnya ada rekomendasi Badan Kehormatan (BK) diduga untuk memberhentikan Syahrial dari kursi pimpinan DPRD Bengkalis, menurut Engah Eet, hal tersebut merupakan keputusan yang inprosedural dan cacat hukum.

"BK adalah badan diberi kewenangan untuk memproses setiap persoalan yang menyangkut etik Anggota DPRD. Sehingga, objektivitas BK sangat diperlukan. Kami melihat, BK sudah memainkan peran ganda yang membuat mereka tidak independen lagi, yaitu sebagai pengadil dan juga sebagai pemberi mosi tak percaya,"ucap Engah Eet lagi.

Engah Eet memastikan, pihaknya tidak akan memproses penggantian pimpinan DPRD Bengkalis dari Partai Golkar, karena tuduhan yang disampaikan para pembuat mosi tidak percaya adalah tidak benar.

"Kita sudah mempersiapkan langkah langkah hukum, dan kita akan lihat perkembangan kedepan,"ujarnya.

Dalam rapat ini, hadir Bendahara Golkar Riau, Nuraini, Ketua DPD Golkar dan juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Syahrial, Wakil Ketua DPD Golkar Bengkalis, Muslim Hadi, Wakil Ketua DPD Golkar Riau bidang Hukum, Eva Nora, dan Wakil Ketua DPD Golkar Riau, Rahman Jantan.

Kemudian, hadir pula Anggota BK DPRD Riau dari Fraksi Golkar, Yanti Komalasari, yang diminta pendapatnya soal prosedur penanganan laporan di BK.

Selain meminta kejelasan terkait kronologis peristiwa ini, para peserta rapat juga mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini, karena Pemilu 2024 semakin dekat, dan masih banyak dihadapi kedepannya.