RIAU24.COM -Pernyataan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan saat mengisi pidato di Kuliah Kebangsaan FISIP UI menyulut perdebatan sejumlah pihak.

Dalam debat bertema "Hendak ke Mana Indonesia Kita?" Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan" yang diadakan Selasa (29/8/2023), Eks Gubernur DKI Jakarata ini menyebut kata Konoha dan Wakanda.

Menurut Anies kedua kata tersebut sering disebut masyarakat Indonesia untuk menyampaikan kritik tetapi dengan rasa takut. 

Akhirnya mereka menyampaikan kritikan tersebut dengan menggunakan kata Konoha dan Wakanda di media sosial.

"Kami melihat kualitas demokrasi inii harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi, demokrasi, itu buka hanya ada Pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat," ungkap Anies.

"Nah ini yang sekarang sering kali jadi masalah, karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda," imbuhnya.

Ucapan ini langsung ditanggapi PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak setuju dengan ucapan Anies.

"Saya tidak setuju," kata Said saat ditemui di Geduung MPR DPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Melansir detik.com, Said menyinggung Rocky Gerung bebas mengkritik pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Namun reaksi Jokowi biasa saja.

Said menyinggung Anies kerap menyampaikan kritik di media sosialnya, namun tak pernah ada larangan. Jadi demokrasi yang berjalan sekarang di Indonesia tak ada masalah.

"Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok, medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini dan semua di antaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya," ujarnya.

Bukan hanya PDIP, Partai Golkar juga merespons ucapan Anies. 

Sekjen Partai Golkar Lodewiijk F Paulus bilang kebebasan berdemokrasi di Indonesia sudah berjalan. Buktinya Rocky Gerung sempat menghina Jokowi.

Lodewijk pun menyebut publik bisa menyampaikan kritiknya secara bebas namun ada batasannya.

"Ada juga dia boleh mengkritik, kenapa dalam mengkritik itu tidak diatur itu adalah delik aduan. Ya kalau orang mengkritik seseorang, konteks bukan kritik lagi, sudah masuk katakan lah menjelek-jelekkan. Nah itu katakan tidak yang menjadi sasaran yg tidak melaksanakan, kan nggak ada artinya," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Lodewijk kemudian menyinggung kasus yang dialami oleh Presiden Jokowi yang mendapat sebuah penghinaan. 

Namun, lanjutnya, pelaku tak langsung ditindak lantaran tidak ada delik aduan dari yang bersangkutan.

"Sama dengan kemarin Pak Jokowi itu, kan beliau tidak melakukan aduan ya dengan Pak Rocky Gerung itu, kan di luar. Aturan kita tidak seperti itu harus presiden yang menyampaikan, nah beliau tidak menyampaikan. Artinya itu delik aduan, jadi sebenarnya bayangin ada seorang pimpinan negara dikatakan seperti itu yang menurut kata kita tidak sopan ya," tutur Lodewijk.

(***)