Namun, bahkan setelah ultimatum 48 jam berakhir, pemerintah Prancis menolak untuk mematuhi serta mengakui rezim militer sebagai sah.

Menurut Menteri Luar Negeri Catherine Colonna, duta besar "bekerja" di konsulat dan akan tetap di posnya, selama negaranya menuntut.

"Dia sangat berguna bagi kami dengan kontaknya dan orang-orang dari timnya," kata Colonna seperti dikutip oleh laporan media Prancis.

Macron selama berminggu-minggu menolak seruan untuk mencopot duta besar Prancis, sikap yang didukung oleh Uni Eropa yang menggambarkan permintaan itu sebagai provokasi.

Seperti Prancis, Uni Eropa tidak mengakui pihak berwenang yang merebut kekuasaan di Niger, kata juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa Nabila Massrali bulan lalu.

Apa yang terjadi di Niger?