RIAU24.COM - Pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut partainya “partai kiri”, karena memiliki karakteristik progresif, perlu ditinjau ulang.

Sebab, PDIP hari ini sudah berbeda, lantaran pernah berkuasa setidaknya 3 kali memimpin negara, dan tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat tertindas.

Demikian analisis dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, melansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9/2023).

“Karena itu, saya melihat dalam konteks ini apakah PDIP menyandang gelar “partai kiri”? Ya itu klaim dari Hasto dan PDIP ingin menunjukan partai kiri yang progresif,” kata Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyebut, PDIP pernah berkuasa saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-4 RI, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode memimpin negara.

“Itu kan menunjukkan bahwa sejatinya partai ini partai elite juga,“ kata Ujang.

Selain itu, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, dalam praktiknya PDIP justru berkompromi dengan para pemilik modal atau para kapitalis.

“Ketika berkoalisi dengan partai lain dan mengusung Ganjar, Ketua Tim Pemenangan Arsjad Rasjid yang dikenal sebagai pengusaha, bohir, pendana. Jadi konteks itu, patut dipertanyakan soal partai haluan kiri yang dianggap progresif itu,” tukas Ujang.

Meski begitu, Ujang meyakini dalam skala tertentu ada kadarnya PDIP menunjukkan progresivitas itu sendiri. Hanya saja, dalam kadar yang lain partai banteng moncong putih itu kerap kali menunjukkan jati dirinya sebagai partai elite atau bukan lagi partai “wong cilik”.

“Ketika sudah berkuasa juga kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dilupakan. Seperti utang dibiarkan, kasus Harun Masiku juga dibiarkan, masalah Rempang Batam yang hari ini bergejolak PDIP nggak ada komentarnya tuh. Ini mana rasa progresivitas itu? Ketika masyarakat kecil tertindas harusnya kan diperjuangkan kalau identitas partainya masih progresif!” pungkasnya.