RIAU24.COM - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan jika mereka sedang tidak diintervensi.

Hal ini terkait rencana mempercepat jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dikutip dari inilah.com, Sabtu 9 September 2023.

Menurutnya, sikap transparan dibutuhkan untuk memastikan kepada publik langkah tersebut bebas intervensi.

"(Karena ) jika KPU tidak menyampaikan secara transparan kepada publik, maka publik ada kecurigaan terdapat dugaan intervensi dari pihak tertentu. Apalagi kondisi penyelenggara pemilu saat ini tidak sedang baik-baik saja," sebutnya.

Tak hanya itu, KPU juga harus menginformasikan pentingnya memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres.

Dengan seperti itu, masyarakat luas mengetahui dan tidak berspekulasi atas kebijakan yang dibuat KPU.

"Sehingga tidak ada ruang gelap untuk kepentingan politis," ujarnya.