RIAU24.COM -  Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya sudah mematikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Suralaya 1, 2, 3 dan 4.

Hal itu sebagai salah satu upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, pembangkit berbahan bakar batu bara atau PLTU ini menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya polusi udara di Jakarta, tepatnya mencapai 31% setelah sektor transportasi yang berkontribusi sebesar 44%.

"Okelah, PLTU ini disalahkan. Kita matikan Suralaya 1, 2, 3, 4, tetapi apa? data terakhir tidak mengurangi polusi ternyata, tapi tetap kita matikan, karena ini komitmen sama-sama kita menjaga polusi, polusi ini musuh kita bersama, karna ini kesehatan kita sehari-hari yang tinggal di Jakarta," terang Menteri Erick Thohir di usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Senin (4/9/2023).

PLTU Suralaya 1, 2, 3 dan 4 memiliki kapasitas sebesar 4 x 400 Mega Watt (MW) yang berlokasi di Merak, Cilegon, Banten milik anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT Indonesia Power (IP).

Menteri Erick menyebutkan, tatkala PLTU di wilayah Jawa dimatikan, harus ada kesepaktan sebagai solusi pergantian listrik khususnya dari listrik energi terbarukan yang memiliki sistem beban dasar (base load) seperti PLTU. Salah satunya adalah dengan pembangkit geothermal.

Maka dari itu, pihaknya mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi aset-aset geothermal yang ada di PT PLN (Persero) dan juga di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Red-PT Geo Dipa Energi).

Sementara itu untuk PLN, Menteri Erick juga sudah mengirim surat kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif dan juga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan aset-aset tenaga listrik yang ada di Papua untuk menjadi milik PLN.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra mengatakan operasional PLTU Suralaya telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Pihaknya bahkan melakukan pengurangan operasional PLTU saat awal disebut sebagai kontributor polusi Jakarta.

"Sejak 28 Agustus, PLN mengurangi operasional PLTU Suralaya sebanyak 4 unit atau sebesar 1.600 Megawatt (MW) tapi kita ketahui polusi di Jakarta justru semakin tinggi," ungkapnya.

Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk terus menurunkan emisi dari operasional pembangkitnya.

Edwin menjelaskan, PLTU Suralaya telah dilengkapi dengan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP) yang akan menyaring debu sisa pembakaran sampai ukuran terkecil di bawah 2 micrometer dan Flue Gas Desulphurization (FGD) untuk mengendalikan polutan NOx dan SOx.

"Di sisi pengawasan emisi, PLTU Suralaya telah dilengkapi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memastikan emisi gas buang dari operasional tetap di bawah ambang batas yang ditentukan. Di sini bisa dilihat, PLN menerapkan sistem digital untuk mengelola seluruh pembangkit kami. Monitoring sistem pembangkit membuat operasional semakin efektif dan efisien," ujar Edwin.

Berkat berbagai upaya tersebut, PLN mendapatkan 7 penghargaan dalam ASEAN Energy Award 2023 berkat tata kelola operasional pembangkit yang baik, mampu mengurangi emisi dan menjadi pendorong perekonomian.

Pembangkit lain yang mendapatkan penghargaan serupa ialah PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Paiton, PLTU Jeranjang dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul.

"Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan nasional dan internasional, serta menjadi bukti bahwa dalam menjalankan operasional pembangkit PLN sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan menjalankan seluruh parameter pembangkit yang efisien, andal dan ramah lingkungan," pungkas Edwin.

(***)