RIAU24.COM - PT Pertamina akhirnya menghentikan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bungker (SPBB) tepatnya di sekitaran Pelabuhan Rumah Sakit, Parit 13, Tembilahan, Inhil, Riau. Langkah ini dilakukan terkait laporan anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir adanya dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Sudah kita berikan sanksi yakni penghentian pengoperasian,"kata Area Manager Communications, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria. Minggu  3 September 2023.

Sementara itu terkait penegakkan hukum penimbunan BBM bersubsidi tersebut, Dia mengatakan akan menyerahkan kewenangan tersebut kepada penegakkan hukum atau kepolisian.

"Dan kami siap memberikan keterangan jika diperlukan dalam proses penegakkan hukum,"ujarnya.

Atas kejadian ini kedepannya Pertamina katanya akan melakukan pengawasan dan melakukan komunikasi aktif dan sosialisasi terpadu dengan para lembaga penyalur atau mitra Pertamina untuk benar-benar mengikuti kaidah-kaidah aturan-aturan yang berlaku terlebih dalam menyalurkan BBM Subsidi. 

"Pertamina juga mengapresiasi masyarakat yang telah banyak memberikan masukan dan juga informasi terkait penyaluran energi bersubsidi,"terangnya.

Sebelumnya anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir blak-blakan memaparkan hasil temuan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) didapilnya tepatnya sekitaran Pelabuhan Rumah Sakit, Parit 13, Tembilahan, Inhil, Riau kepada direktur Pertamina dalam rapat dengan pendapat dengan mitra kerjanya.

M Nasir mengawali pertemuanya dengan mempertanyakan regulasi dan tanggung jawab Pertamina dalam penyaluran BBM kepada mitranya. Hal ini ditanyakan Nasir, karena dirinya menemukan satu daerah perairan yang merupakan dapilnya yakni di Inhil, dimana terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bungker (SPBB) yang tak jauh dari pelabuhan mentransfer BBM subsidi tidak menggunakan nozzle atau mesin pompa digital (pencatatan elektronik) tapi menggunakan ember yang menjadi takaran.

"Jadi saya mau bertanya bagaimana pengawasan Pertamina tentang regulasi ini karena sudah bertahun-tahun dibiarkan dan masyarakat gak tau mau lapor dan berbuat apa. Dia mengisi BBM tidak menggunakan nozzle dan mengisi drum disemua tongkang kapal itu. Dan mengirim ke daerah-daerah dan harganya tinggi,"kata 
Nasir memulai.

"Pertamina selaku yang berwenang soal BBM ini saya tanyakan apa yang sudah dilakukan, mereka mengatakan hanya teguran administrasi,"ujar politisi Demokrat ini.

Pada rapat itu Nasir juga menyebut kasus Penimbunan BBM ini sudah dilaporkan tapi di berhentikan atau SP3 kan oleh polisi. 

Untuk itu Nasir juga meminta kepada Kapolri segera mencopot oknum polisi baik itu Direskrimsus Riau maupun Kapolres Inhil yang menghentikan atau SP3 kasus ini. 

Ia juga menuding pemain pembelian BBM di sana juga ada melibatkan aparat dengan  cara menakuti regulasi SPBU di perairan yang dijual ke industri dengan harga industri padahal harganya subsidi. 

"Gas elpiji subsidi dia jual dibawa harga het, semua agen disana juga mengeluh. Dan sampai saat ini perusahaan itu masih buka walaupun disegel dan suplainya tidak dikirim tapi anehnya BBM tetap ada dari mana mereka mendapatkannya. Untuk itu saya minta mitra semacam ini diputus oleh Pertamina, sebagai efek jera ke depan,"pintanya.

Kepada Pertamina ia juga berharap pengiriman BBM ke wilayah perairan ini dikawal agar tetap sasaran ke masyarakat kedepannya.