Lebanon pernah dikenal karena toleransi relatif terhadap hak-hak komunitas LGBTQ+. Namun, ini telah berubah baru-baru ini karena pihak berwenang telah menindak kebebasan berbicara dan komunitas LGBTQ+.

Laporan Associated Press pada hari Jumat mengatakan bahwa kampanye anti-LGBTQ+ di Lebanon dipelopori oleh tokoh-tokoh agama dari sekte Kristen dan Muslim di negara itu, serta pejabat politik.

Saat ini, Lebanon tidak memiliki undang-undang yang secara jelas melarang tindakan sesama jenis. Namun, Pasal 534 KUHP melarang hubungan seksual yang bertentangan dengan hukum alam dan telah digunakan untuk menghukum homoseksualitas.

Pada bulan Juli, beberapa legislator menyerukan penghapusan Pasal 534, tetapi upaya mereka memicu reaksi dari komunitas agama dan juga membuat beberapa sekutu politik yang aneh.

Bulan lalu, Menteri Kebudayaan Lebanon Mohammed Murtada meminta Direktorat Keamanan Umum untuk melarang film ‘Barbie’, dengan mengatakan bahwa film itu mempromosikan homoseksualitas dan transgender. Namun, direktorat memutuskan film itu diizinkan dan dilaporkan diperkirakan akan mulai ditayangkan bulan ini.

Laporan itu mengatakan bahwa Pusat Kebudayaan Islam mengajukan permintaan ke kantor jaksa penuntut umum untuk menutup Helem, organisasi hak LGBTQ+ pertama di Lebanon dan Dunia Arab. Kasus ini dirujuk ke kementerian dalam negeri, yang belum menindaklanjutinya sejauh ini.