RIAU24.COM -  Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah meminta pemerintah mengambil langkah tegas atas persoalan polusi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Sepekan lebih DKI Jakarta dan sekitarnya dikepung polusi udara kategori membahayakan warga," ungkap Said dalam rapat kerja dengan pemerintah, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (29/8/2023). 

"Bahkan Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai kota paling berpolusi udara tertinggi sedunia. Sungguh mencemaskan, sekaligus memalukan. Saking berpolusinya udara Jakarta dan sekitarnya, pemerintah menggulirkan kebijakan Work From Home (WFH) seperti saat pandemi covid19 terjadi," terangnya.

Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Turut hadir juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta jajaran.

Said menambahkan, pemerintah sudah menargetkan 2050 nett zero emission. Indonesia juga mengikatkan diri pada kerjasama iklim melalui UNFCCC untuk pengurangan gas Rumah Kaca (GRK). Akan tetapi, situasi hari ini seperti jauh dari target tersebut.

"Namun keindahan di atas kertas sirna bak daun kering di lalap api. Di Jakarta tempat semua kebijakan rendah emisi dan pengurangan GRK dirumuskan malah paling berpolusi," ujarnya.

Said meminta pemerintah mencantumkan aksi nyata pengentasan polusi dalam APBN 2024.

"Badan Anggaran meminta pemerintah menuangkan agenda aksi yang lebih nyata hasilnya untuk mengurangi emisi. Banggar akan senantiasa memberikan dukungan penuh bagi agenda aksi tersebut, khususnya dalam kewenangan anggaran. Namun kita semua juga barharap, semua agenda aksi menurunkan emisi menghasilnya dampak yang nyata," pungkasnya.

(***)