Prancis dengan cepat menolak ultimatum tersebut dan telah menekankan bahwa mereka tidak mengakui militer.

"Para putschists tidak memiliki wewenang untuk membuat permintaan ini, persetujuan duta besar datang semata-mata dari otoritas Niger terpilih yang sah," katanya dalam sebuah pernyataan.

Kudeta telah mendorong tanggapan yang signifikan dari ECOWAS, yang telah mendesak para pemimpin militer Niger untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dan memperingatkan bahwa mengindikasikan bahwa ancaman kekuatan tetap sangat banyak di atas meja.

"Bahkan sekarang, belum terlambat bagi militer untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan mendengarkan suara alasan karena para pemimpin regional tidak akan memaafkan kudeta," kata presiden komisi ECOWAS Omar Alieu Touray saat berbicara kepada wartawan di Abuja.

"Masalah sebenarnya adalah tekad masyarakat untuk menghentikan spiral kudeta di wilayah tersebut," tambahnya.

Menurut AFP, para jenderal di balik kudeta 26 Juli telah meminta periode tiga tahun untuk transisi kembali ke pemerintahan sipil. Namun, ECOWAS mendorong untuk segera kembali ke tatanan konstitusional.