RIAU24.COM -  Partai Gerindra buka suara soal polemik food estate yang belakangan mendapat kritik dan soroton dari PDIP, terlebih ditujukan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melalui Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Partai Gerindra memberikan penjelasan.

Dasco menjelaskan, food estate masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, di mana program dengan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan ini telah dikembangkan di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Peluncuran food estate merujuk pada sejumlah analisis pakar dan praktisi yang menyampaikan kepada pemerintah bahwa permasalahan dan tantangan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah gangguan supply bahan pangan, ancaman krisis pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi.

"Terkait dengan permasalahan dan tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu di antaranya adalah Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate)," kata Dasco melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/8/2023)

Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga/kementerian untuk melaksanakan dan mengembangan food estate.

Program itu diharapkan Jokowi bisa membuat Indonesia berdaulat tidak hanya dari sisi militer, namun juga bisa berdaulat dari sisi kemandirian pangan.

Seiring berjalannya waktu, Dasco menyayangkan, program food estate belakangan justru banyak mendapatkan sorotan minor dari beberapa kalangan, terutama disebutnya dari pengurus partai.

"Banyak tuduhan yang dialamatkan, meski tidak secara tersurat, kepada Kementrian Pertahanan dan bahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemangku kepentingan di Kementrian Pertahanan. Tuduhan itu antara lain merugikan keuangan negara, upaya food estate ini sebagai kejahatan lingkungan, atau bahkan ada triliunan dana yang mengalir ke parpol dari program ini," tutur Dasco.

Dasco menganggap food estate disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu. Ia menilai kritikan yang dialamatkan hanya bermodal asumsi, mengingat saat ini sudah tahun politik.

"Saya memahami, di tengah baiknya posisi Pak Prabowo dan Partai Gerindra dari sisi kepercayaan publik yang tercermin dari baiknya tingkat elektabilitas, kritik tak berdasar ini dapat untuk menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," kata Dasco.

Pernyataan itu didasarkan Dasco karena melihat kritik datang dari para pengurus parpol. Padahal menurut Dasco, mereka bisa menanyakan secara langsung mengenai program food estate melalui saluran di legislatif.

"Kenapa saya katakan demikian? Para pengkritik ini merupakan pengurus parpol, mereka memiliki wakil-wakil di parlemen, kenapa tidak ditanyakan langsung saja program ini kepada anggota badan anggaran, atau anggota komisi yang terkait dengan kementerian pertahanan dari fraksinya? Apakah ada uang negara yang telah dipakai dalam program food estate ini melalui Kementerian Pertahanan?" kata Dasco.

"Atau sampai sejauh mana program food estate ini dijalankan oleh Kementerian Pertahanan? Kenapa kritik ini disampaikan ke publik hanya berdasar asumsi?" sambungnya.

Dasco berujar, mengkritik sejatinya merupakan vitamin demokrasi. Tetapi, ia sangat menyayangkan, apabila kritik yang dikeluarkan hanya bersandar pada asumsi.

"Ini adalah pendidikan politik yang buruk untuk publik. Mari kita berpolitik dengan rasional dan berbasis pada data, guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat," kata Dasco.

(***)