Pada tahun 2021, hanya satu bulan setelah kembali berkuasa untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, otoritas Taliban melarang anak perempuan bersekolah di sekolah menengah, sebelum menutup pintu universitas bagi mereka pada Desember 2022 dan kemudian sangat membatasi partisipasi mereka dalam angkatan kerja.

Bagi Faruqi, keadaan ini tidak tahan, “Kita harus memastikan bahwa (anak perempuan dan perempuan) memiliki akses ke kesempatan yang sama, dan mereka memiliki akses ke pendidikan, karena pendidikan adalah kunci kebebasan," katanya kepada AFP.

"Anak perempuan telah dilarang dari ruang publik: sekolah, pusat kebugaran, taman; tidak ada yang diizinkan bagi mereka untuk melakukannya; hanya untuk tinggal di rumah," jelasnya dalam sebuah pernyataan PBB Selasa.

“Bagi banyak keluarga, satu-satunya jalan ke depan bagi anak perempuan mereka adalah pernikahan, terlepas dari persetujuan mereka," katanya kepada AFP, menambahkan bahwa banyak teman sekelasnya sendiri telah dipaksa untuk menikah.

"Depresi tersebar luas. Tingkat bunuh diri untuk anak perempuan telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Ini tragis," katanya dalam pernyataan itu.

Kampanye Education Cannot Wait akan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah ini melalui media sosial hingga bulan depan, memperkuat suara anak perempuan dan perempuan Afghanistan tepat ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk Majelis Umum PBB pada 18 dan 19 September.