RIAU24.COM - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dengan tegas mengatakan menaikan gaji ASN, TNI, Polri dan pensiunan di tahun depan, syarat akan nuansa politis.

Menurutnya, menaikkan gaji PNS dan pensiun memciu kenaikan harga yang signifikan, khususnya pangan dikutip dari inilah.com, Rabu 16 Agustus 2023.

"Ini jelas kebijakan populis. Tahun depan ada pemilu. Rasa politiknya kuat banget. Anggaran belanja pegawai tahun ini sudah Rp400 triliun, sangat besar. Tahun depan bakal naik lagi. Jelas, anggaran bisa semakin berat," sebutnya.

Tak hanya itu, di tahun depan pemerintah juga menjaga agar defisit APBN di bawah 3 persen.

Diprediksi, banyak kementerian dan lembaga yang anggarannya harus dipangkas, gara-gara belanja pegawai yang membesar.

"Kalau pemerintah serius mereformasi birokrasi agar lebih efisien dan efektif, justru belanja pegawai harus dipangkas. Dialihkan ke belanja yang lebih produktif," sebutnya.

Tak sampai disitu, buntut lain terjadinya kenaikan harga (inflasi) khususnya sektor pangan.

Padahal di tahun depan, realisasi inflasi harus di bawah 2,8 persen.

"Tiap kenaikan gaji ASN, TNI, Polri apalagi tunjangan pensiunan juga naik 12 persen, meningkatkan risiko inflasi dari sisi permintaan," sebutnya.

"Akhirnya apa, ada dampak El Nino berbarengan dengan kenaikan gaji ASN dan pensiunan, maka harga pangan naiknya menjadi signifikan," ujarnya.

Untuk diketahui, saat menyampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, jokowi berencana menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen.

Sedangkan tunjangan pensiunan naik 12 persen.

"Dengan kebijakan ini, kita harapkan efektif dalam meningkatkan kinerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," sebutnya.