Dia lebih lanjut menambahkan bahwa meskipun kliennya menyatakan penolakan hubungan dengan Israel, dia tidak punya niat apa pun untuk menyinggung raja dalam melakukannya.

Postingan yang dibagikan di situs media sosial Facebook tertanggal dari akhir tahun 2020 ketika Boukioud tinggal dan bekerja di Qatar.

“Dia menghapus postingan itu dan menutup akunnya ketika dia mengetahui dia dituntut di Maroko", kata pengacara itu.

Boukioud dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 267-5 KUHP yang menetapkan hukuman penjara antara enam bulan dan dua tahun bagi siapa saja yang merusak monarki.

Namun, hukumannya dapat ditingkatkan menjadi lima tahun jika pelanggaran dilakukan di depan umum, termasuk dengan cara elektronik.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan undang-undang itu menghalangi kebebasan berekspresi, dan kata-katanya tidak menentukan dengan tepat apa yang mungkin merupakan serangan terhadap monarki.