RIAU24.COM -  Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat surat kuasa kepada kuasanya hukumnya apabila hendak melaporkan Akademisi Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan presiden ke polisi.

“Untul laporan awal, saran saya atau jika diminta nasihat, saya akan bilang ke Jokowi untuk bikin surat kuasa untuk lawyernya,” ucap Haris dalam diskusi bertajuk Potret Pembungkaman Kritik dan Praktik Kriminalisasi di Indonesia, Rabu (2/8).

Harus melanjutkan kalau, kuasa hukum Jokowi harus melakukan kimunikasi terlebih dahulu kepada Rocky gerung terkait maksud perkataannya.

“Jadi, harus Pak Jokowi yang melaporkan atau sementara bisa kasih surat kuasa untuk melaporkan,” lanjutnya.

Namun, kata Haris, Jokowi juga harus siap diperiksa salaam 6 jam oleh pihak kepolisian dan 8 jam dalam persidangan jika melaporkan pengkritiknya.

“tapi harus siap nanti begitu masuk ke persidangan dia akan diperiksa 6 sampak 8 jam. Apalagi yang dilaporkan dua bersaam Refly Harun,” pungkasnya.

Haris mengatakan Jokowi bisa saja melaporkan dua orang tersebut jika bersedia menjalani proses hukum dua kali lipat untuk dua orang yang dilaporkan.

“Harus dua kali karena berkasnya berbeda,” tutupnya.

Presiden Jokowi bisa dikritik

Menurut Haris, tidak ada orang lain yang bisa melaporkan atas naam presiden.

Haris menilai presiden merupakan jabatan yang bisa dikritik jika tak sesuai dengan tupoksinya.

Haris berpendapat bahwa Jokowi bisa dikritik karena presiden merupakan jabatan yang melekat pada kata manusia.

“Tidak ada martabat jabatan. Jabatan hanya punya tugas pokok dan fungsi, karema itu boleh dikritik. Jadi bukan orang lain yang merepresentasikan martabat jabatan presiden,” ucap Haris mengutip CNNIndoensia.com, Kamsi (3/8)/

“Kalau dibiarkan, saya khawatir ini mengadu domba dan membuat rebut warga sipil karena dalam demokrasi kritik Rocky itu sah,” lanjutnya.

(***)