RIAU24.COM - Surat kabar Aljazair berbahasa Perancis, Le Soir d'Algerie melaporkan Uni Emirat Arab (UEA) mungkin telah memainkan peran dalam percobaan kudeta terhadap Presiden Niger Mohamed Bazoum.

Laporan itu menunjukkan semua mata tertuju pada duta besar Niger saat ini untuk UEA, yang merupakan kepala staf angkatan darat sebelum Bazoum memecatnya.

Melansir dari Sindonews, surat kabar tersebut mencatat kehadiran mantan kepala staf tentara Niger di UEA mungkin telah memberinya "keberanian" untuk membalikkan keadaan terhadap Bazoum, terutama jika dia didukung oleh pejabat senior di Abu Dhabi. 

Laporan ini muncul setelah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh media Aljazair terhadap peran UEA di wilayah tersebut. Surat kabar Aljazair El Khabar menerbitkan informasi yang mengutip apa yang disebut sumber "terpercaya".

El Khabar menunjukkan UEA telah melakukan "tindakan bermusuhan" terhadap Aljazair, terutama memberikan program mata-mata kepada otoritas Maroko untuk digunakan di negara tersebut dan melakukan upaya menyeret negara-negara di wilayah Maghreb menuju normalisasi dengan Israel untuk melemahkan Aljazair. 

Surat kabar itu menggambarkan Abu Dhabi sebagai "ibukota kebingungan" dalam artikelnya. El Khabar menulis, "Pejabat Emirat ingin, dengan harga berapa pun dan dengan cara apa pun, memaksakan kehadiran negara mereka di wilayah Sahel." 

Kementerian Luar Negeri Aljazair mengutuk upaya kudeta tersebut, menyerukan untuk segera mengakhiri apa yang digambarkannya sebagai serangan yang tidak dapat diterima terhadap tatanan konstitusional dan pelanggaran serius terhadap persyaratan aturan hukum.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Aljazair mengikuti perkembangan situasi di Republik Niger dengan penuh perhatian dan menegaskan kembali kepatuhannya pada prinsip-prinsip dasar yang memandu tindakan kolektif negara-negara Afrika di dalam Uni Afrika, termasuk penolakan kategoris terhadap pergantian pemerintahan yang tidak konstitusional. 

Aljazair mencatat perlunya setiap orang bekerja untuk menjaga stabilitas politik dan kelembagaan Republik Niger untuk menjamin keberlanjutan keamanannya, yang menghadapi tantangan signifikan di kawasan yang menghadapi krisis multidimensi dengan tingkat keparahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.