"Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain," terangnya.

Selain pertanahan, lanjut Surya, sektor yang menjadi contoh adanya perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan. Menurutnya, Jakarta adalah satu-satunya kota di negeri ini yang menggabungkan keduanya melalui misalnya berbagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Gagasan awal RPTRA menurut Surya, muncul saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, tetapi Anies mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di DKI. Mekanismenya, sambungnya, saat kondisi baik RPTRA berfungsi sebagai ruang publik, tetapi saat buruk ketika musim hujan dan air melimpah, RPRTA bisa berubah fungsi menjadi resapan air sementara.

"Setelah banjir surut ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan," ujar dosen fakultas hukum Universitas Trisakti ini.

Sementara terkait visi misi perubahan, Surya menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang 'super-tinggi' saat ini. Surya melihat bahwa persoalan itu penting untuk diubah, karena menurutnya BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan, karena peran swasta juga perlu dikuatkan.

"BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai 'agent of development', tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan," cetusnya.