RIAU24.COM - Dalam salah satu protes terbesar terhadap reformasi sistem peradilan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, puluhan ribu orang dilaporkan berkumpul pada hari Sabtu di Tel Aviv, pusat bisnis utama Israel.

Menurut N12 News dan Channel 13, sementara puluhan ribu orang berpartisipasi dalam demonstrasi di seluruh dunia, demonstrasi di Tel Aviv menarik kerumunan yang jauh lebih besar.

Gelombang protes dimulai pada Januari ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk merombak peradilan, yang menurut para kritikus, akan mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung dan memberi koalisi lebih banyak pengaruh dalam menunjuk hakim.

Protes agak mereda pada akhir Maret ketika Netanyahu, menghadapi tekanan domestik, menangguhkan rencana reformasi untuk terlibat dalam pembicaraan kompromi dengan partai-partai oposisi sambil bertujuan untuk mencapai kesepakatan luas tentang reformasi keadilan.

Kebuntuan Netanyahu tentang reformasi sistem peradilan

Pembicaraan antara pemerintah Netanyahu dan partai-partai oposisi tidak membuahkan hasil apa pun bulan lalu, setelah itu Netanyahu menghidupkan kembali upaya pemerintahnya untuk mengendalikan apa yang dikatakannya sebagai Mahkamah Agung yang melampaui batas, berhaluan kiri, dan elitis.

Dia mengklaim bahwa proposal baru lebih bersifat moderat.

Parlemen Israel, Knesset, dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara pertama dari tiga pemungutan suara pada RUU awal minggu depan.

Ini setelah komite legislatif yang diketuai oleh sekutu Netanyahu pekan lalu menyetujui RUU yang akan mencegah pengadilan Israel meneliti kewajaran keputusan yang dibuat oleh pejabat terpilih.

Legislatif dapat mengadakan pemungutan suara awal pada RUU tersebut paling cepat Senin.

RUU tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, menteri, dan pejabat terpilih.

Partai-partai oposisi berpendapat bahwa langkah ini merupakan erosi berbahaya dari independensi peradilan, yang pada akhirnya dapat membuat Mahkamah Agung terpengaruh secara politik dan membuka jalan bagi korupsi.

Benjamin Netanyahu menghadapi persidangan korupsi yang sedang berlangsung. Di tengah itu, ia telah berusaha meyakinkan sekutu Barat dan investor asing bahwa perubahan yang diusulkan akan meningkatkan pemisahan kekuasaan di dalam pemerintahan.

(***)