Salah satu dari banyak alasan untuk peringkat persetujuannya yang buruk adalah serangkaian kemunduran yang disampaikan oleh Mahkamah Agung baru-baru ini.

Misalnya, Biden tercengang awal pekan ini ketika Mahkamah Agung membatalkan rencana pengampunan utang mahasiswanya. Rencana tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu yang dibebani pinjaman dengan menghapus utang hingga $ 10.000 untuk lulusan dan hingga $ 20.000 untuk penerima Pell Grants.

Namun, negara-negara yang dipimpin Partai Republik menentang rencana itu, meningkatkan kekhawatiran tentang penjangkauan eksekutif dan keadilan.

Ketika Presiden Biden menghadapi penurunan peringkat persetujuan dan tantangan hukum, jalannya menuju kampanye pemilihan ulang yang sukses tampak tidak pasti.

Konsekuensi dari peristiwa ini pada masa depan politik Biden belum ditentukan, dan hanya waktu yang akan mengungkapkan dampak sebenarnya.

(***)