RIAU24.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, tidak ada perjanjian nuklir baru dengan Iran. 

Ia menyampaikan hal ini usai diplomasi baru yang terjadi antara kedua negara.

"Tidak ada kesepakatan dalam waktu dekat, bahkan saat kami terus bersedia untuk mengeksplorasi jalur diplomatik," ujar Blinken di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York.

"Kita akan lihat dari tindakan mereka," kata Blinken, dilansir dari Channel News Asia, Kamis, 29 Juni 2023.

Ia menyerukan Iran untuk memilih 'tidak mengambil tindakan yang meningkatkan ketegangan' dengan AS di Timur Tengah.

Presiden AS Joe Biden menjabat dengan harapan untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015 dengan Iran yang dibatalkan oleh pendahulunya Donald Trump. 

Tetapi pembicaraan yang dimediasi oleh Uni Eropa gagal dan protes massal di Iran, membuat Washington semakin ragu-ragu untuk mencapai kesepakatan dengan negara ulama itu.

Meski demikian, para diplomat mengatakan pembicaraan tidak langsung telah dilanjutkan secara diam-diam dalam beberapa bulan terakhir dengan Oman sebagai perantara, dengan fokus sebagian besar pada status tahanan AS di Iran.

Pembicaraan tentang pemulihan perjanjian nuklir 2015 terhenti karena perselisihan tentang sejauh mana bantuan dari sanksi AS yang diberlakukan oleh Trump.

Juga tentang kapan Iran akan kembali patuh dengan menarik diri dari tindakan balasan yang diambil sebagai tanggapan atas penarikan AS dari kesepakatan tersebut.

Blinken mengatakan, pemerintahan Biden telah melakukan "upaya itikad baik" dengan kekuatan Eropa serta saingannya Tiongkok dan Rusia untuk kembali.

"Iran tidak bisa atau tidak mau melakukan apa yang diperlukan untuk kembali patuh," katanya.

Di tempat lain di kawasan itu, Blinken telah berfungsi sebagai perantara untuk Israel dan Arab Saudi - yang keduanya memiliki hubungan yang tidak nyaman dengan Amerika Serikat - saat mereka menjajaki untuk membangun hubungan.

"Baik Arab Saudi dan Israel tentu tertarik dengan prospek normalisasi," ujar Blinken awal Juni ini.

"Ini sangat menantang, sulit, bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam, tapi itu juga merupakan prospek nyata dan yang sedang kami kerjakan," katanya.

Israel pada 2020 menormalkan hubungan dengan tiga negara Arab - Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko - yang dilihat oleh Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai pencapaian puncak.

Bagi Netanyahu, pengakuan Arab Saudi akan menjadi kudeta terakhir karena ukuran dan pengaruh negara itu di dunia Arab dan statusnya sebagai penjaga situs-situs paling suci Islam. Namun, Riyadh telah menyerukan kemajuan atas hak-hak warga Palestina.

Blinken berbicara dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen untuk membuat seruan baru untuk de-eskalasi di Tepi Barat dan untuk menyuarakan keprihatinan atas kerusuhan baru-baru ini, yang mencakup kekerasan terhadap warga Palestina-Amerika.

“Kami telah memberi tahu teman dan sekutu kami di Israel bahwa jika ada api yang membakar di halaman belakang mereka, akan jauh lebih sulit jika bukan tidak mungkin untuk benar-benar memperdalam perjanjian yang ada, serta memperluasnya untuk memasukkan Arab Saudi yang berpotensi," pungkas Blinken.

(***)