RIAU24.COM - Tahapan Pemilu serentak 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Menyatakan permohonan pemohon II tidak dapat ditermia. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Hakim Ketua Anwar Usman saat membacakan amar putusan seperti dilansir dari tribunnews.com, Selasa (27/6).

Sidang dengan nomor perkara 120/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Bahrain yang berprofesi sebagai advokat dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP).

Pihaknya mengujikan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu yang menyatakan, “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.”

Para pemohon mempertanyakan pemangkasan masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan keserentakan rekrutmennya dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2024.

Ikhwan Fahroji selaku kuasa hukum pemohon dalam sidang pada Senin (19/22/2022) menjelaskan, berdasarkan data KPU RI masa jabatan anggota KPU Provinsi pada 2023–2024 berbeda-beda.

Ketidakseragaman masa jabatan ini akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi dan beragamnya waktu penyelenggaraan seleksi sehingga mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak 2024.

Seleksi anggota KPU yang bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilu juga dirasa berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu. Selain itu, menyebabkan pemborosan karena negara harus menanggung kompensasi gaji para anggota KPU yang dipangkas masa jabatannya. Di sisi lain, negara tetap menggaji para anggota KPU yang masih menjabat.

Selain itu para pemohon juga menilai pemangkasan ini melanggar asas legalitas. Sebab anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan lima tahun sejak pengucapan sumpah.

"Demi penataan sistem penyelenggaraan pemilu yang baik, seharusnya rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak di luar tahapan pemilu atau pada pra-elektoral. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya transisi dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU yang semula berakhir 2023 dan 2024 diperpanjang hingga selesainya tahapan pemilu serentak pada tahun 2024,” jelas Ikhwan dalam sidang.