RIAU24.COM - Partai yang berkuasa di Korea Selatan menyatakan kesediaannya untuk membatasi hak suara warga negara China, yang tinggal di negara itu, pada isu-isu politik dan undang-undang asuransi kesehatan.

Partai yang berkuasa, karena sikap terbarunya, menghadapi tuduhan membangkitkan sentimen anti-China di negara itu, di tengah meningkatnya ketegangan.

Saat menyampaikan pidato pada hari Selasa, ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) konservatif Presiden Yoon Suk-yeol Kim Gi-hyeon mengatakan kepada anggota parlemen bahwa hubungan antara Korea Selatan dan China harus dibangun kembali di bawah prinsip timbal balik.

"Kami akan bekerja untuk membatasi hak suara penduduk China di negara ini," kata Kim.

"Dalam pemilihan lokal tahun lalu, sekitar 100.000 orang China yang tinggal di Korea Selatan berhak memilih, sementara warga Korea Selatan di China tidak diizinkan untuk memilih sama sekali," tambahnya.

Sebagian besar penduduk ini, yang lahir di Cina, memegang paspor Cina dan memiliki leluhur Korea. "Adalah adil untuk menolak hak orang asing untuk memilih di negara ini kecuali negara asal mereka memberikan warga negara kita hak yang sama," kata Kim.

Dia menekankan pada bagaimana orang-orang China diduga menyalahgunakan sistem asuransi kesehatan masyarakat Korea Selatan yang dia nyatakan adalah bidang kunci lain yang perlu diperbaiki sesuai prinsip timbal balik.

"Dana asuransi kesehatan yang diciptakan oleh keringat dan kerja keras rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk belanja medis asing. Kami akan menghentikan penipuan asuransi kesehatan dan freeriding pada asuransi kesehatan oleh orang-orang China," kata Kim.

Kim membuat pernyataan setelah Presiden Yoon, saat memimpin rapat kabinet pemerintah, meminta perubahan undang-undang dan peraturan untuk menyelaraskannya dengan prinsip timbal balik.

Yoon menambahkan bahwa Korea tidak senang dengan Duta Besar China Xing Haiming saat ia memperingatkan bahwa Seoul bertaruh pada kekalahan Beijing oleh Washington dalam persaingan negara adidaya, dikutip Yonhap News.

Pernyataan itu dibuat oleh Xing awal bulan ini ketika ia bertemu dengan Lee Jae-myung, musuh Yoon dan kepala oposisi liberal Partai Demokrat Korea.

Pekan lalu, Menteri Kehakiman Han Dong-hoon mengatakan bahwa mereka juga meninjau peraturan tempat tinggal permanen bagi orang asing untuk menerapkan prinsip timbal balik terhadap hak suara.

"Memberikan hak kepada orang asing untuk memilih tanpa mempertimbangkan prinsip timbal balik dapat membengkokkan opini publik," kata Han.

Para kritikus menyebut tuduhan bahwa hak suara warga China dapat menyebabkan campur tangan dalam urusan dalam negeri sebagai berlebihan.

(***)