RIAU24.COM - Komisi IV DPRD Riau melaku rapat evaluasi APBD 2023 di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun hasilnya realisasi penggunaan anggaran di dinas tersebut masih rendah.

Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Natipulu. Senin 19 Juni 2023.  Rapat evaluasi kali ini menghadirkan bidang cipta karya, sumber daya air, jasa kontruksi dan laboratorium.

Dalam rapat Manahara menyebutkan progres pekerjaan yang disampaikan empat bidang di dinas PUPR bervariasi.

"Ada yang progres pengerjaanya 30 persen, dibawah 25 persen, hingga realisasi fisik tidak sama dengan keuangan,"kata Manahara.

Disebutkan Manahara, sumber air misalnya persoalan yang disampaikan mereka terkait penanganan banjir di sungai reteh kabupaten Inhil. Mereka menyampaikan perlu adanya antispasi berupa normalisasi sungai. Agar banjir bisa terkendali dan tidak menganggu warga.

"Selain normalisasi sungai juga masalah perkebunan juga ada kita bahas,"katanya.

Kemudian dibidang kontruksi yang dibahas berkaitan dengan pelatihan untuk sumberdaya tenaga ahli atau sertifikasi.

Bidang Cipta karya berkaitan pembangunan vertikal misalnya kelanjutan kantor Makorem, dan pembangunan payung elektrik masjid Raya Annur. 

"Untuk masalah payung elektrik masjid Raya Annur tidak dibahas karena bermasalah dan tengah berproses hukum,"jelasnya.

Diakuinya pencapaian kinerja dinas PUPR di empat bidang di bulan Juni ini tergolong rendah. Karena hal ini disebabkan berbagai faktor kendala. Seperti kontrak kerja yang baru berjalan hingga baru ditahap menyediakan berkas dokumen. 

"Tapi kita targetkan bulan Juli realisasi APBD di setiap bidang bisa terlaksana sesuai harapan. Karena evaluasi ini akan menjadi bahan laporan bagi kami untuk laporan setengah semester tahun depan. Jadi rapat hari untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Mulai dari progres dan hambatan yang dilalui ,"tutupnya.