Hal tersebut kembali ditegaskannya, bahwa itu peran gubernur sebagai kepala daerah, perpanjangan tangan Presiden yang ada di Provinsi Riau, instansinya Dinas Perhubungan, koordinasinya dengan Polda.

"Koordinasinya ke sana. Intinya ODOl itu ada batasannya, batasannya ada muatan sumbu terberat (MST) lalu ada jembatan timbang. Kalau tidak difungsikan jembatan timbang, tutup saja jembatan timbang, bubarkan saja Dinas Perhubungan itu," demikian Mardianto Manan.

Sebelumnya, tokoh pemuda kecamatan Peranap, Robby yang juga bagian dari forum masyarakat terdampak polusi tambang (Master Dompot) menegasakan agar perusahaan batubara yang beropersional di Kecamatan Peranap dan Batang Peranap harus memiliki akses jalan sendiri, tidak melalui jalan umum seperti saat ini.

"Perbaikan jalan sekarang hanya dibeberapa titik. Dan kami yakin itu hanya tahan sebentar, lalu rusak lagi. Sebab setiap hari ratusan truk batubara hilir mudik dengan muatan di atas 30 ton," sebut Robby.*