RIAU24.COM - Kyiv menyebut Rusia sebagai negara teroris, pada hari Selasa (6 Juni), di pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di tengah sidang atas dugaan dukungan Moskow terhadap separatis pro-Rusia yang telah dituduh menembak jatuh sebuah pesawat pada tahun 2014 di atas Ukraina yang menewaskan hampir 300 orang.

Sidang tentang kasus 2014 juga terjadi di tengah konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara dan beberapa jam setelah serangan terhadap bendungan Nova Kakhovka era Soviet di Sungai Dnipro di bagian Ukraina selatan yang diduduki Rusia di mana Moskow dan Kyiv saling menyalahkan.

Khususnya, sidang di Mahkamah Internasional (ICJ) adalah pertama kalinya di mana pengacara Rusia dan Ukraina bertemu sejak awal apa yang disebut Moskow sebagai ‘operasi militer khusus’.

Kasus ini diajukan oleh Kyiv pada 2017 di Pengadilan Dunia yang menuduh bahwa Moskow mendukung pemberontak selama delapan tahun jauh sebelum invasi tahun lalu dan menuduh Rusia melanggar perjanjian anti-terorisme PBB.

Tim hukum dari kedua negara terdiri dari puluhan perwakilan tetapi pada hari Selasa hanya Ukraina yang mempresentasikan argumen mereka di hadapan panel yang terdiri dari 16 hakim di ICJ, sementara Rusia akan mendapatkan kesempatan untuk menanggapi pada hari Kamis.

Ukraina kemudian akan merespons pada 12 Juni dan Rusia akan hadir lagi dua hari kemudian.

Menurut Kyiv, Moskow telah melanggar konvensi PBB untuk membiayai terorisme dan diskriminasi rasial karena diduga melengkapi dan mendanai pasukan pro-Rusia yang menembak jatuh Malaysia Airlines Penerbangan MH17 di atas Ukraina menewaskan semua 298 penumpang dan awak di dalamnya.

Pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines dilaporkan ditembak jatuh oleh rudal buatan Rusia pada bulan Juli. Moskow sejak itu membantah tuduhan ini.

Ada juga kekerasan yang terjadi pada tahun 2014 di Ukraina ketika setidaknya 13.000 orang tewas ketika pengunjuk rasa pro-Uni Eropa menggulingkan pemerintah sekutu Moskow Kyiv. Tidak lama setelah itu Rusia secara paksa mencaplok Krimea.

Dalam pidato pembukaannya, Duta Besar Ukraina Anton Korynevych berbicara tentang penghancuran bendungan Nova Kakhovka yang oleh Kyiv disalahkan oleh Moskow.

"Rusia tidak dapat mengalahkan kami di medan perang, jadi itu menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan kami agar tunduk," kata diplomat Ukraina itu.

Dia menambahkan, "Tindakan Rusia adalah tindakan negara teroris, agresor. Tetapi tindakan seperti itu tidak muncul tiba-tiba. Mereka adalah hasil tragis tetapi logis dari situasi yang kami bawa ke perhatian pengadilan ini pada tahun 2017."

Diplomat Ukraina itu mengulangi pernyataan dari para pejabat di Kyiv mengatakan, "Baru hari ini, Rusia meledakkan bendungan besar menyebabkan evakuasi sipil yang signifikan, kerusakan ekologis dan mengancam keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia."

Ukraina juga meminta Den Haag untuk memerintahkan Rusia menghentikan diskriminasi terhadap kelompok etnis Tatar di Krimea.

Korynevych juga mengatakan bahwa, “penghinaan Rusia terhadap hukum internasional tidak dimulai pada tahun 2022 tetapi ketika mencaplok Krimea pada tahun 2014, menambahkan bahwa Moskow kemudian terlibat dalam kampanye penghapusan budaya, membidik etnis Ukraina dan Tatar Krimea."

“Namun, Rusia sekarang mencoba menghapus kami dari peta dengan invasi yang sedang berlangsung,” kata pengacara Ukraina itu.

Moskow sejak itu juga membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia sistematis di wilayah Ukraina yang dikendalikannya.

Para pengacara Ukraina juga berbicara tentang putusan pengadilan Belanda pada bulan November yang menghukum dua orang Rusia dan seorang separatis Ukraina secara in absentia atas penembakan MH17 dan peran mereka.

Pengadilan juga menemukan Rusia memiliki kontrol keseluruhan atas pasukan separatis.

Pengacara Ukraina mengatakan bahwa para pejabat Rusia bersalah atas pendanaan terorisme karena mereka memasok rudal karena mengetahui itu akan digunakan untuk menembak jatuh sebuah pesawat.

Pengacara Ukraina Marney Cheek juga mengatakan bagaimana Moskow juga memasok pemberontak dengan sistem roket yang digunakan dalam pemerintahan teror pada warga sipil pada tahun 2015.

Dia menambahkan, "Apa yang dilakukan Rusia untuk mencegah dan menekan pendanaan terorisme ini? Tidak ada."

Pengadilan ditunda pada hari Selasa sementara putusan bisa memakan waktu bertahun-tahun dari sekarang.

Khususnya, Rusia sebelumnya telah mencoba untuk mendapatkan kasus yang diajukan oleh Ukraina dibuang dengan mengatakan bahwa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) tidak memiliki yurisdiksi.

Pada 2022, setelah Rusia memulai invasi ke Ukraina, Kyiv mengajukan kasus terpisah yang menuduh Moskow merencanakan genosida.

Hal ini menyebabkan ICJ memerintahkan penangguhan invasi. ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Maret, atas tuduhan kejahatan perang atas deportasi paksa anak-anak Ukraina.

(***)