RIAU24.COM - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat proposal perdamaian untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya pada pertemuan para menteri dan pejabat senior pertahanan di Dialog Shangri-La di Singapura, Sabtu (6/3).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan tiga usulan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Ini termasuk menerapkan gencatan senjata, menarik pasukan dan mengadakan referendum.  

"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," kata Prabowo, seperti dikutip kantor berita Antara.

Poin kedua, Prabowo mendesak agar pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata untuk membentuk wilayah demiliterisasi.

Tanggapannya, zona demilotarisasi ini perlu diamati dan dipantau oleh pihak pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

ketiga, Prabowo juga mengusulkan agar PBB menyelenggarakan fererendum penentuan bagi warga di zpona demiliterisasi tersebut ingin bergabung ke Rusia atau Ukraina. 

"PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ujarnya, dikutip Reuters.

Ia menambahkan, "Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela, mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian."

Proposal damai yang dibawa Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina, Olekssi Reznikov, menilai usulan itu terdengar seperti usulan dari Rusia, bukan Indonesia.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Reznikov, dikutip AFP.

Inisiatif perdamaian dari Indonesia juga sudah pernah dilakukan ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Moskow dan Kiev tahun lalu.

Selain mengusulkan sebagai penengah pembicaraan damai, Jokowi juga menawarkan menjadi perantara perdamaian.

Saat itu, Jokowi menekankan bahwa berdialog itu merupakan hal penting, menghormati kedaulatan teritorial semua negara, dan penghentian sanksi ekonomi. 

(***)