RIAU24.COM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Denny Indrayana, kembali membuat geger. Sebelumnya menyampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan sistem Pemilu proporsional tertutup. Kini Dia menyampaikan soal upaya peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko melawan Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA).

Kata Denny, PK yang dilayangkan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko soal legalitas Partai Demokrat itu potensi dimenangkan oleh MA.

"Ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya," kata Denny dalam keterangan tertulisnya sebagaimana melansir dari Tribunnews. Rabu (31/5/2023).

Informasi itu didapatkan Denny, dari salah satu rekan sesama advokat yang mengaku kalau ada perjanjian antara mafia korupsi di MA yang akan dibantu kasusnya asal memenangkan PK Moeldoko.

Hanya saja, Denny tidak membeberkan secara detail siapa sosok yang dimaksudnya itu.

"Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA," ucap Denny.

Tak cukup di situ, dalam suatu kesempatan, Denny mengaku kalau mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga mengatakan adanya kondisi demikian.

Kata Denny, Novel sempat menyebut kalau tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam perkara korupsi itu ada kaitannya dengan PK Moledoko ini.

"Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA," beber dia.

Atas adanya kondisi ini, Denny menarik lurus soal adanya pernyataan cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik 2024 ini.

Menurut dia, upaya untuk merebut Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko ini turut diketahui oleh istana dalam hal ini Presiden Jokowi.

Denny beranggapan kalau, apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini sebagai salah satu cara dari istana untuk menggagalkan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres yang juga turut didukung oleh Partai Demokrat.

"Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha "mencopet" Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY," tutur dia.

Jika memang upaya tersebut bukan merupakan campur tangan istana, sejatinya Jokowi sebagai atasan dari Moeldoko kata Denny, harus bersikap atas PK tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan oleh Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat adalah upaya yang salah. Jokowi menurut Denny, layak untuk memecat Moeldoko sebagai KSP.

Namun, kondisi yang ada saat ini kata dia tidak seperti demikian, Jokowi seakan tidak tahu menahu kalau masih ada upaya PK yang dilayangkan Moeldoko ke MA.

"Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," kata dia.

"Jokowi tidak bisa mengatakan "pencopetan" partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan,"pungkasnya.