RIAU24.COM -BENGKALIS - Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso berharap pada rapat koordinasi (Rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2023, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis bisa menghasilkan solusi terbaik untuk penanganan Karhutla di Kabupaten Bengkalis.

Demikian harapan tersebut disampaikan Bagus saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) tentang penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu 24 Mei 2023, diruang rapat Kantor BPBD Bengkalis.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membaca sambutan tertulis Bupati menyampaikan, ucapan terima kasih kepada seluruh Forkompinda dan seluruh elemen yang selalu terlibat dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Kabupaten Bengkalis. Semoga dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang solid ini dapat memperkuat dalam penanganan Karhutla di daerah ini.

"Melalui Rakor ini juga kami meminta kepada seluruh peserta rakor untuk memberikan solusi, ide dan saran terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Bengkalis, kita perlu mempersiapkan hal ini lebih awal karena di daerah kita ini termasuk wilayah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan,"ujar Bagus.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Penanggulan Bencana terus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat maupun pihak perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Yang jelas rapat hari ini kita catat dari semua arahan, masukan, solusi dan ide kemudian kita akan laporkan hasilnya kepada Bupati Bengkalis Kasmarni dan segera kita tindaklanjuti,"ujarnya.

Setelah membuka Rakor tersebut Wakil Bupati Bengkali Bagus Santoso langsung memimpin rapat sekaligus diskusi, demi mendapatkan solusi, gagasan dan saran dari masing-masing Forkompinda.

Saran dan arahan pertama, disampaikan dari Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro.

Selanjutnya saran dan masukan dari Dandim 0303 Bengkalis diwakili Danramil 01 Kapten CPL Farimus Hendriko disampaikan juga sejumlah peserta rakor lainnya.

Rapat tersebut telah menghasilkan 10 rekomendasi yakni, Kalaksa BPBD Bengkalis segera melakukan pergeseran anggaran terkait kegiatan penanganan Karhutla, membuat grup WA terkait koordinasi penanganan Karhutla, tindak lanjut status kawasan hidrologis, pengadaan peralatan mesin pompa mini striker, pengadaan kendaraan operasional trail.

BPBD harus standarisasi peralatan Karhutla, pengadaan drone, Disbun diminta untuk dapat berkoordinasi dengan KLHK, terkait pembuatan skat kanal, penyediaan alat berat agar berkoordinasi dari dinas PUPR dan Peran Perusahaan wajib ikut serta dalam penanganan Karhutla.

Turut ikut pada Rakor itu, Waka Polres Bengkalis Kompol Faris Nur Sanjaya, Kapolsek Bengkalis AKP Rudi Irwanto, Kapolsek Bantan AKP Kasmandar Subekti serta diikuti para jajaran Polres Bengkalis, Kepala Daops Manggala Agni Sumatera IV/Siak M. Hatta dan Kasatpol PP diwakili Kabid Tibum dan PDD Syamsul Alam.

Kalaksa BPBD Bengkalis Supandi, Camat Bengkalis Taufik Hidayat, Camat Bantan diwakili Kasi Trantib Jayusni serta sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.