RIAU24.COM - Komisi pemilu Kamboja, pada Senin (15 Mei) menolak untuk mendaftarkan dan mendiskualifikasi satu-satunya oposisi Partai Cahaya Lilin (CP) untuk ikut serta dalam pemilu mendatang pada bulan Juli.

Hal ini terjadi setelah CP gagal menyerahkan dokumen tertentu, lapor pejabat berwenang dalam sebuah pernyataan.

Langkah itu juga akan membuat Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Perdana Menteri Hun Sen berjalan hampir tanpa perlawanan.

Sementara ada partai lain di negara itu yang telah mendaftar untuk pemilu 23 Juli, CP menjadi oposisi utama bagi salah satu pemimpin terlama di dunia yang dipandang sebagai satu-satunya penantang yang layak bagi CPP yang berkuasa di Hun Sen.

Khususnya, selama bertahun-tahun PM petahana, yang telah berkuasa selama hampir empat dekade, telah menuai kritik karena para aktivis dan diplomat menuduhnya menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan oposisi terutama sebelum pemilu.

Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan merusak proses demokrasi di negara Asia Tenggara tersebut. Hun Sen sebelumnya mengatakan CPP akan mendominasi politik hingga 100 tahun.

Berbeda dengan CP yang baru bereinkarnasi dari Cambodia National Rescue Party (CNRP) yang baru berusia lebih dari satu tahun. CNRP telah dibubarkan pada tahun 2017 setelah putusan Mahkamah Agung negara yang menghasilkan kemenangan telak bagi CPP.

Partai Hun Sen memenangkan setiap kursi setelah oposisi CNRP dibubarkan menjelang pemilihan nasional pada 2018.

Menurut laporan, beberapa anggota CRNP telah ditahan atau dihukum karena kejahatan, sementara banyak yang telah melarikan diri dari negara Asia Tenggara itu menyusul tindakan keras Hun Sen terhadap para kritikus.

Namun, wakil presiden Candlelight Son Chhay, dikutip dari Reuters, mengatakan bahwa mereka akan mengajukan banding atas langkah ini di mahkamah konstitusi.

“Larangan itu tidak masuk akal karena kami sudah memiliki dukungan akar rumput. Sulit bagi Kamboja untuk berjalan di jalur demokrasi partai jamak karena kami tidak dapat bersaing dalam pemilu,” kata seorang juru bicara CP Kimsour Phirith mengatakan kepada AFP.

Bulan lalu, Human Rights Watch (HRW) sebuah organisasi internasional, menuduh pemerintah Kamboja meningkatkan serangan terhadap oposisi yang berujung pada penyerangan terhadap anggota CP.

“Pemerintah asing perlu mengirimkan pesan yang jelas, bahwa membongkar partai oposisi dan mendiskualifikasi, menyerang, dan menangkap anggota mereka sebelum hari pemilihan berarti tidak akan ada pemilihan yang sebenarnya sama sekali,” kata HRW, dalam sebuah pernyataan pada 24 April.

(***)