"Mereka tidak memahami sistemnya sehingga mereka hanya melakukan apa yang mereka pahami," kata Yingcheep kepada kantor berita Reuters, seraya menambahkan banyak keluhan mengenai masalah yang sama.

"Saya pikir dalam kasus ini mereka membuat kesalahan yang jujur," tambahnya.

Sementara itu, sebuah petisi online menuntut penggulingan badan pemungutan suara melonjak satu juta, dengan media sosial penuh dengan tagar seperti ‘apa gunanya memiliki EC’ dan seruan lainnya untuk memenjarakan ketujuh komisioner pemilu.

Bahkan banyak yang mempertanyakan kemampuan komisi untuk memberikan hasil yang adil dan akurat.

Para komisaris dipilih pada 2018 oleh lembaga yang ditunjuk oleh junta setelah kudeta 2014 oleh mantan panglima militer Prayuth Chan-ocha, yang berkuasa sejak saat itu.

Ini bukan pertama kalinya badan pemungutan suara berada di bawah pengawasan ketat. Dalam pemilihan terakhir tahun 2019, ada dugaan manipulasi dan kelalaian yang meluas, setelah menunda hasil resmi lebih dari sebulan dan mengubah formula pemberian kursi daftar partai.