RIAU24.COM -Ustaz Khalid Basalamah menyebut, BPJS Kesehatan telah melanggar hukum syariah karena menerapkan aturan sama seperti kebanyakan asuransi yakni potongan gaji tiap bulan,

"Wallahu a'lam kalau sekarang ada perbaikan, kemudian MUI turun tangan, mungkin ada melalukan fatwa, saya tidak tahu. Tapi sistem yang awal jelas tidak boleh. Karena sama saja dengan asuransi umumnya," kata Khalid Basalamah dalam video viral yang tersebar di media sosial, dikutip Suara.com pada Minggu (7/5/2023).

"Ini kezaliman. Bagaimana caranya atau pada saat dia membayar Rp60.000 per bulan 1 tahun berarti cuma Rp720.000 saja per tahun. Tapi pada saat dia masuk rumah sakit rawat menginap Rp30 juta dibayarin semua ini gharar ini enggak boleh," lanjut dia.

Menurutnya, potongan gaji terhadap karyawan atau pegawai tiap bulan. Terlebih jika tidak komplain atau keluhan dalam satu tahun maka dianggap hangus.

"Aturan yang dibolehkan terlepas daripada syariahnya adalah kalau dia dibayar Rp5 juta ya dia mengeluarkan jasa untuk bantu orang itu Rp5 juta itu saja. Lalu Apa kelebihannya? orang ikut asuransi ya dia diberikan tempat-tempat yang berkualitas dijamin asuransinya, untung dari mana? diskon yang dikasih oleh lembaga yang sedang dia kerja sama itu boleh secara syar'i," sambung Khalid dalam video yang diduga merupakan suatu pengajian itu.

Terkait hal ini, Dirut BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan konsep syariah Ta’awun yang berarti gotong royong. 

Ia juga menegaskan, BPJS Kesehatan menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang diperoleh dari seluruh peserta untuk memberikan manfaat kepada peserta.

zxc2  

Dana terkait nantinya digunakan semaksimal mungkin demi kepentingan peserta dan BPJS Kesehatan tidak akan mengambil keuntungan karena prinsip BPJS Kesehatan adalah nirlaba. 

Dalam Webinar Keislaman dengan tema BPJS dalam Tinjauan Hukum, Ekonomi dan Maqasid Syariah, yang diselenggarakan pada Sabtu (12/3/2023) lalu, Ghufron juga mengatakan, penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang terkait dengan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah dan kementerian/lembaga terkait telah bekerja sama secara serius untuk membantu menyukseskan pelaksanaan Program JKN-KIS.

(***)