Proposal tersebut akan memberikan kontrol yang efektif kepada pemerintah atas penunjukan hakim di Mahkamah Agung dan akan memberikan kekuasaan kepada parlemen untuk mengesampingkan keputusan yang diambil oleh pengadilan.

Reformasi peradilan yang diusulkan telah menyebabkan salah satu krisis domestik terbesar dalam sejarah Israel baru-baru ini.

Para hakim aktivis dituduh oleh pemerintah semakin merebut peran parlemen. Pemerintah mengklaim bahwa perombakan yudisial diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan antara politisi terpilih dan peradilan.

Kritikus mengatakan bahwa itu akan menghilangkan pemeriksaan dan keseimbangan penting yang menopang negara demokratis dan menyerahkan kekuasaan yang tidak terkendali kepada pemerintah.

"Ada kalimat dari Alkitab ini, dari ratapan David, mengatakan 'Bagaimana pahlawan jatuh'. Dan sebenarnya, pertanyaannya sekarang beralih ke 'Bagaimana pahlawan jatuh?', ke 'Untuk apa?'”, kata pengacara tua David Gilat dikutip Reuters.

Penyiar publik Israel merilis jajak pendapat pada hari Jumat yang menemukan bahwa rencana yang diusulkan sangat tidak populer di kalangan masyarakat, dengan 53 persen menyatakan bahwa mereka yakin reformasi peradilan akan merugikan negara.